Menkumham Kaji Usulan Dunia Soal Pasal Penodaan Agama

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan mengkaji masukan dari negara lain soal pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Dunia menyoroti pasal yang dipakai untuk menyeret Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke penjara.

"Itu nanti kami kaji dahulu. Rekomendasi yang kemarin itu akan dimasukkan (dalam pembahasan)," kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).

Yasonna menjelaskan, masukan dari negara lain disampaikan saat Indonesia hadir dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu. Beberapa negara juga menyampaikan pandangan tentang kebebasan berekspresi, kebebasan beribadah dan lainnya.

Lihat juga: Anggota Parlemen dan Pegiat Asia Kecam Vonis Ahok

"Yang dari Jenewa kami akan terima, nanti kami akan lihat dahulu. Jadi saya kira, secara bertahap akan kami bahas bersama. Perlu kajian mendalam terhadap putusan mengenai hal itu," katanya.

Namun politikus PDIP itu belum menetapkan target bila pasal tersebut jadi direvisi. Ia akan mengkaji dan melihat apakah pasal tersebut perlu revisi.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Indonesia meninjau ulang aturan hukum yang menjerat Basuki.

Lihat juga: PBB Desak RI Tinjau Ulang Hukum yang Jerat Ahok

"Kami memperhatikan hukuman penjara untuk Gubernur Jakarta atas tuduhan penodaan agama Islam. Kami mendesak Indonesia untuk meninjau ulang hukum penistaan," demikian pernyataan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara PBB (OHCHR) melalui akun Twitter resmi mereka.

Senada dengan OHCHR, Amnesty International juga menyatakan putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara bagi Ahok merupakan cerminan ketidakadilan di Indonesia.

"Putusan itu memperlihatkan ketidakadilan dalam hukum penodaan agama di Indonesia, yang harus segera dihapus," tulis Amnesty International dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat juga: Dukung Ahok, Goenawan Mohamad Muncul di Mako Brimob

Amnesty International kemudian menjelaskan bahwa Pasal 156 dan 156 (a) KUHP tentang penodaan agama harus dihapus karena dapat dimanfaatkan untuk menghukum orang yang sebenarnya hanya menyampaikan pendapatnya.