Program DP Nol Rupiah dan OK OCE Bisa Masuk APBD-P 2017
CNN Indonesia
Rabu, 17 Mei 2017 11:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyatakan, program down payment (DP) nol rupiah dan One Kelurahan One Central Enterpreneurship (OK OCE) dapat diakomodasi untuk masuk dalam APBD Perubahan DKI tahun 2017.
Hal ini dapat dilakukan lantaran kedua program tersebut tidak memerlukan pembangunan fisik yang harus dilakukan lewat lelang pihak ketiga, dan memakan waktu.
“Kami lihat dulu, DP rumah nol rupiah kajiannya seperti apa. Tempo hari ada masukan bahwa OK OCE ternyata tidak butuh banyak uang. Paling butuh ratusan juta, sedikitnya Rp200 juta. Kalau segitu kecil. Bisa kami akomodasi,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).
Saefullah menuturkan, normalnya pengadaan lelang fisik membutuhkan waktu hingga 45 hari. "Belum lagi kalau ada sanggahan, bisa tambah lagi seminggu. Jadi habis waktunya. Kapan pelaksanaannya?" ucapnya.
Untuk menindaklanjuti program DP nol rupiah dan OK OCE ke APBD-P 2017, kata Saefullah, perlu ada pertemuan langsung dengan Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pemprov DKI butuh rincian lengkap tentang program kerja 100 hari Anies-Sandi yang akan dimasukkan dalam nomenklatur anggaran yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Hanya saja, sampai saat ini belum ada sinyal positif dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk pertemuan tersebut.
“Kami tinggal tunggu sign (sinyal) dari Pak Plt,” kata Saefullah.
Saefullah mengharapkan pertemuan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi dapat dilakukan secepat mungkin. Paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan, sebelum pembahasan APBD-P DKI 2017 dimulai, dan setelah rapat paripurna tentang hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap APBD DKI 2016 pada 31 Mei mendatang.
"Nanti tim anggaran akan membantu tim sinkronisasi untuk memaduserasikan program kerja, visi dan misi mereka dengan Pemprov DKI. Supaya landingnya bagus dan pemerintahan bisa langsung berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Seafullah menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 DKI memang harus menampung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
“Karena pemerintahan gubernur terpilih sudah efektif 2018, maka akan jadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sebab itu, RPJMD dan RKPD harus nyambung dengan visi dan misi gubernur terpilih. Itu mutlak,” kata Saefullah.
Hal ini dapat dilakukan lantaran kedua program tersebut tidak memerlukan pembangunan fisik yang harus dilakukan lewat lelang pihak ketiga, dan memakan waktu.
“Kami lihat dulu, DP rumah nol rupiah kajiannya seperti apa. Tempo hari ada masukan bahwa OK OCE ternyata tidak butuh banyak uang. Paling butuh ratusan juta, sedikitnya Rp200 juta. Kalau segitu kecil. Bisa kami akomodasi,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).
Lihat juga:Sandiaga Segera Bertemu Djarot Bahas OK OCE |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, sampai saat ini belum ada sinyal positif dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk pertemuan tersebut.
Saefullah mengharapkan pertemuan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi dapat dilakukan secepat mungkin. Paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan, sebelum pembahasan APBD-P DKI 2017 dimulai, dan setelah rapat paripurna tentang hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap APBD DKI 2016 pada 31 Mei mendatang.
Sementara itu, Seafullah menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 DKI memang harus menampung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
“Karena pemerintahan gubernur terpilih sudah efektif 2018, maka akan jadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sebab itu, RPJMD dan RKPD harus nyambung dengan visi dan misi gubernur terpilih. Itu mutlak,” kata Saefullah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK