Anies Berencana Ajukan Revisi Keppres Reklamasi Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawijaya berencana untuk mengajukan permohonan revisi Keputusan Presiden (Keppres) No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Hal ini dilakukan agar mega proyek pembangunan 17 pulau buatan di kawasan Teluk Jakarta bisa dihentikan.

Sebab menurut Marco, Keppres tersebut sudah tidak relevan untuk dijadikan landasan hukum pelaksanaan reklamasi 17 pulau buatan itu.

"Ini yang menjadi kajian kita, kemungkinan besar Keppres memang harus direvisi karena dibuat sebelum banyak aturan baru lahir. UU itu misalnya UU soal KLHS, belum lagi UU Tata ruang. Kita masih mengkaji, tapi kalau banyak pertentangan ya Keppres itu sendiri yang perlu direvisi," kata Marco di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Pilihan Redaksi Amien Rais Tantang Luhut Adu Data soal Reklamasi Anies Akan Bangun Pelabuhan di Pulau Reklamasi Investor Tempuh Jalur Hukum Jika Reklamasi Jakarta Dihentikan

Keppres nomor 52 tahun 1995 memang sering menjadi dalih beberapa pihak, termasuk pemerintah pusat untuk menjalankan reklamasi di kawasan Utara Jakarta itu. Keppres itu diterbitkan saat Soeharto masih menjabat sebagai Presiden saat itu.

Padahal menurut Marco, dalam Keppres itu tidak ada istilah mewajibkan pelaksanaan reklamasi, tapi hanya membolehkan saja.

Selain itu, keberadaan Keppres 52/1995 pun disebut Marco telah bertentangan dengan aturan lain.

Kewenangan Gubernur

Ia pun menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur terpilih tentu memiliki wewenang untuk membatalkan reklamasi Teluk Jakarta.

"Sekarang kan ada otonomi daerah, dalam Keppres itu juga disebut wewenang (mau) reklamasi atau tidak ada di Gubernur," kata dia.

Pasal 4 dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta mengatur wewenang dan tanggung jawab reklamasi di wilayah itu berada di gubernur DKI Jakarta.

Sehingga, menurut Marco dengan adanya otonomi daerah, maka Keppres tersebut tentu sudah tidak bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan atau menjalankan proyek 17 pulau di kawasan Pantai Utara Jakarta.

"Sekarang kan sudah beda, ada otonomi daerah. Kalau daerah menganggap ini merugikan daerahnya, kan boleh bertentangan dengan memberikan catatan yang masuk akal," kata Marco.