'Jatah Cetak Blanko e-KTP PT Sandipala Diputuskan Sepihak'
CNN Indonesia
Kamis, 18 Mei 2017 14:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tanos menyebut jatah pencetakan blanko e-KTP yang diberikan kepada perusahaannya dipotong secara sepihak.
Paulus berkata, korporasinya hanya mencetak 45 juta blangko e-KTP. Padahal pada perjanjian awal, PT Sandipala semestinya memproduksi 60 persen dari total target pencetakan 172 juta blangko atau sekitar 103 juta blangko.
Hal ini disampaikan Paulus saat bersaksi melalui telekonferensi di sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/5).
"Seolah-olah Sandipala tidak mampu mengerjakan proyek sehingga porsinya dikurangi. Padahal kami punya mesin yang sudah melebihi kapasitas," ujar Paulus.
Paulus mengaku pernah mengeluhkan pemotongan sepihak itu ke Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya dan sejumlah bos perusahaan pemenang konsorsium lainnya.
Belakangan ia mengetahui, pemotongan jatah pencetakan blanko e-KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Paulus berkata, ia juga menanyakan hal itu ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP Sugiharto, yang kini berstatus terdakwa. Menurut Paulus, Sugiharto menyatakan pemotongan jatah itu diputuskan Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri yang juga menjadi terdakwa kasus e-KTP.
"Saya kemudian ketemu Pak Irman, bilang saya sudah investasi mesin. Tapi Pak Irman bilang ini perintah pimpinan, yang berarti Sekjen Kemdagri Ibu Diah Anggraini," tuturnya.
Paulus mengklaim pernah berinisiatif bertemu dengan Diah. Namun Diah tak pernah menjelaskan kepadanya alasan pemotongan jatah untuk PT Sandipala.
"Kami rugi karena dari investasi yang dikeluarkan kami buat mesin yang bisa untuk cetak kartu. Tapi tiba-tiba dipotong sepihak, ini juga yang kami pertanyakan," ucapnya.
Paulus berkata, korporasinya hanya mencetak 45 juta blangko e-KTP. Padahal pada perjanjian awal, PT Sandipala semestinya memproduksi 60 persen dari total target pencetakan 172 juta blangko atau sekitar 103 juta blangko.
Hal ini disampaikan Paulus saat bersaksi melalui telekonferensi di sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan ia mengetahui, pemotongan jatah pencetakan blanko e-KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
"Saya kemudian ketemu Pak Irman, bilang saya sudah investasi mesin. Tapi Pak Irman bilang ini perintah pimpinan, yang berarti Sekjen Kemdagri Ibu Diah Anggraini," tuturnya.
"Kami rugi karena dari investasi yang dikeluarkan kami buat mesin yang bisa untuk cetak kartu. Tapi tiba-tiba dipotong sepihak, ini juga yang kami pertanyakan," ucapnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK