Anies Bungkam soal Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menolak berkomentar soal reklamasi Teluk Jakarta hingga dilantik pada Oktober mendatang. Dia pun enggan mengomentari Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan bahwa pengembang bisa menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI jika reklamasi dibatalkan.

"Reklamasi saya enggak komentar lagi, puasa, sudah cukup. Wong enggak bisa bertugas sampai Oktober, kok," kata Anies di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Saat kampanye, Anies dan wakilnya Sandiaga Uno gencar menolak reklamasi. Pasangan ini menilai reklamasi hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas, sedangkan kalangan menengah ke bawah dan nelayan akan dirugikan.

Lihat juga: Hentikan Reklamasi, Tim Sinkronisasi akan Audit Lingkungan

Dalam banyak kesempatan Anies juga selalu mengatakan akan memanfaatkan reklamasi untuk kepentingan publik. Namun ia belum menjelaskan secara detail kepentingan publik yang akan dibangun.

"Saya enggak mau nambah wacana soal reklamasi," kata Anies.

Sebelumnya, Luhut mengingatkan Anies-Sandi soal langkah hukum yang bisa dilakukan pengembang jika reklamasi dibatalkan. Menurut Luhut pihak pengembang akan mengalami kerugian besar-besaran setelah mereka menanam investasi di proyek pembangunan pulau buatan itu.

"Bisa, ini negara hukum, pasti pengembang akan menuntut," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, kemarin.

Lihat juga: Luhut Ingatkan Gugatan Pengembang Jika Reklamasi Dihentikan

Pengembang sendiri diketahui telah menanamkan investasi dengan modal yang tidak sedikit. Bahkan, untuk beberapa pulau yang diketahui telah berdiri sudah ada beberapa bangunan yang dibangun.

"Makanya, kalau tidak ada ganti rugi, berkelahi lah kita terus di pangadilan. Mereka pasti akan menuntut Pemprov," kata Luhut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sempat menyatakan, pihak pengembang bisa saja langsung mengajukan gugatan terhadap pemerintah, jika nantinya proyek reklamasi Teluk Jakarta diputus secara sepihak.

Deputy Chairman of Public Policy, Apindo, Danang Girindrawardana menyebut, gugatan ini bisa diajukan sebagai bentuk reaksi dari pihak pengembang yang merasa dirugikan setelah menanam modal investasi cukup besar di proyek itu.