MUI: NU-Muhammadiyah Jangan Dibenturkan soal Full Day School

S. Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Kamis, 22/06/2017 06:51 WIB
MUI: NU-Muhammadiyah Jangan Dibenturkan soal Full Day School MUI Berharap NU dan Muhammadiyah Tak Dibenturkan soal Polemik Full Day School. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap dua ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dibenturkan soal polemik kebijakan delapan jam belajar di sekolah atau full day school

"Kami berharap setelah diumumkan Ketua MUI soal itu, semua harus menurunkan tensi baik dari jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi, seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Dua hari lalu, usai bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa presiden berjanji akan menata ulang regulasi tentang hari sekolah.


Polemik tentang Full Day School bergulir setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengeluarkan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah menjadi peraturan presiden.
Aturan tersebut kemudian ditentang sejumlah kalangan, diantaranya Nahdlatul Ulama.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai kebijakan lima hari sekolah atau Full Day School akan menciptakan anak-anak yang radikal karena minimnya pengetahuan soal agama Islam.

Sedangkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendukung penuh pelaksanaan full day school. Alasannya, full day school dapat membentuk penguatan pendidikan karakter siswa.

Saat ini, pemberlakukan kebijakan sekolah seharian itu ditunda sementara. Sebelum dinaikkan statusnya dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden.

Zainut mengharapkan, ke depannya NU dan Muhammadiyah fokus membantu menyempurnakan regulasi tentang Full Day School selama penundaan.

Kebijakan itu kini masih digodok oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi berbagai aspirasi terkait Full Day School sehingga kebijakan sekolah seharian menemui titik temu.

Sebab, menurut Zainut, kebijakan Full Day School rentan konflik jika tidak diarahkan kepada musyawarah mufakat. Jika itu terjadi, akan banyak masalah ikutan yang justru kontraproduktif bagi bangsa.

"Mari kita bersama-sama duduk bareng untuk kebijakan yang maslahat. Tidak ada manfaatnya jika saling curiga, jangan berapriori," katanya.