Menristek Larang Radikalisme 'Goes to Campus'

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 07/07/2017 07:01 WIB
Menristek Larang Radikalisme 'Goes to Campus' Menristek Dikti bicara soal antiradikalisme di kampus dan dampaknya pada kajian ilmiah. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menilai pencegahan radikalisme di kampus tidak mempengaruhi perkembangan kajian ilmiah baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.

Hal itu diutarakan Nasir usai menghadiri acara deklarasi antiradikalisme yang diikrarkan jajaran rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Timur di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/7).

"Kalau ilmu pengetahuan, silakan. Tetapi keadilan harus diciptakan betul. Maka ajaran-ajaran radikalisme yang menjurus kepentingan tertentu tidak kita izinkan," tutur Nasir.


Nasir tidak ingin pencegahan paham radikalisme di kampus dianggap sebagai caranya melarang kajian yang bersifat keagamaan, khususnya Islam.

"Di dalam kampus ya boleh mendalami agama. Kalau ilmu pengetahuan, silakan. Tidak masalah dengan pengembangan ilmiahnya," imbuh Nasir.

Nasir menganggap kampus merupakan institusi pendidikan yang mestinya mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa, bukan untuk mengembangkan sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar-pilar kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


Nasir lalu mengambil contoh soal acara diskusi ilmiah kemahasiswaan yang mengupas ajaran komunisme. Dia membolehkan hal tersebut dilakukan di kampus, selama bertujuan untuk pengembangan kajian ilmiah dan memperluas wawasan mahasiswa.  

"Di kampus belajar [Vladimir] Lenin, Karl Marx, silakan. Tetapi harus menjaga nasionalismenya. Menjaga keseimbangan," kata Nasir melanjutkan.

Sebelumnya, Nasir mengimbau kepada seluruh rektor di Jawa Timur agar melakukan pencegahan masuknya paham radikalisme di dalam kampus. Nasir juga meminta kepada para rektor agar menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kegiatan berbau radikalisme di dalam kampus.


Menurutnya, rektor memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut di kampus yang dipimpinnya.

"Jangan sampai mahasiswanya dimasuki paham radikal atau terorisme. Ini yang saya imbau kepada para rektor, kata Nasir saat memberi sambutan acara deklarasi antiradikalisme .

Di samping itu, Nasir juga mengamanatkan para rektor untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada mahasiswanya. Menurutnya, itu penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Selain itu, kalau memang ada gerakan radikalisme, rektor harus menindak tegas oknumnya," lanjut Nasir.