Yusril Akui Posisi HTI Lemah Usai Pencabutan SK

Andika Putra, CNN Indonesia | Rabu, 19/07/2017 15:12 WIB
Yusril Akui Posisi HTI Lemah Usai Pencabutan SK Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengakui saat ini kondisi kliennya dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan pemerintah. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengakui saat ini kondisi kliennya dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan pemerintah.

Hal itu terjadi lantaran pemerintah mencabut Surat Keputusan (SK) badan hukum yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Kami sadar posisi kami lemah berhadapan dengan Pemerintah yang menggunakan Perppu No 2 Tahun 2017 dalam membubarkan HTI ini. Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (19/7).

Menurut Yusril, SK badan hukum yang resmi dicabut membuat posisi HTI sangat lemah. Permohonan uji materi atas Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi otomatis gugur lantaran HTI bukan lagi subjek. Ketentuan itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.


"Kami kini sedang memikirkan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Kami juga sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Yusril.

Dia mengatakan pihaknya sudah mengetahui alasan pembubabaran HTI, yakni karena diduga menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ketentuan itu sudah diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perpu Ormas. Ormas yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Sanksi Pidana

Menurutnya hari ini pemerintah sudah menjatuhkan hukum administrasi dengan pencabutan SK badan hukum sekaligus pembubaran oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun Yusril belum mengetahui akan ada hukum pidana atau tidak.

Sanksi pidana bagi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila diatur dalam Pasal 82A ayat (2).

Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang yang menjadi anggota dan/ataupengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

"Ini jelas merupakan sanksi pidana yang tidak pernah ada di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama dan Orde Baru. Bayangkan kalau ada 1 juta anggota Ormas, begitu dikenakan sanksi pidana, semuanya bisa dipenjara sampai seumur hidup," Yusril.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa sejak awal Perppu Ormas membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadi diktator. Pemerintah bisa secara sepihak membubarkan Ormas tanpa hak membela diri dan tanpa proses penegakan hukum.