Soal Tim Gabungan Novel, Pimpinan KPK akan Temui Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengatur pertemuan kembali dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membahas lebih lanjut gagasan pembentukan tim investigasi gabungan dalam mengusut kasus penyerangan air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Nanti kami lihat, setelah pertemuan ini (Presiden Joko Widodo dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian), kita cari waktu kapan bisa bertemu kembali antara KPK dengan Polri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/8).

Lihat juga: Jokowi Tak Batasi Waktu Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Tim investigasi gabungan untuk mengusut penyerangan ke Novel itu disampaikan Tito usai bertemu dengan Jokowi kemarin. Tito mengajak jajaran lembaga antirasuah terlibat langsung dalam upaya membongkar pelaku dan dalang di balik teror air keras ini.

Febri menyebut, selain membicarakan teknis tim investigasi gabungan ini, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan terbaru dari pengusutan yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan pasca-penyiraman air keras pada 11 April 2017 lalu.

"(Pertemuan) untuk juga mengetahui perkembangan-perkembangan yang kalau dari informasi yang kita dengar ada beberapa perkembangan yang bagus. Kita akan koordinasi lagi," ujarnya.

Lihat juga: Mahfud MD: Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Tak Pro Justitia

Febri menjelaskan secara teknis KPK tak bisa langsung terlibat menyelidiki penyiraman air keras Novel lantaran kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana umum.

Bahkan, lanjut Febri, pimpinan KPK telah menjelaskan secara langsung kepada Kapolri bahwa tugas dan kewenangan lembaga antirasuah terbatas pada tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau itu dalam ranah tindak pidana umum tentu saja lebih tepat domain dari Polri yang diatur di KUHAP," ujarnya.

Lihat juga: 'Aktor Intelektual Kasus Air Keras Novel Untouchable'

Febri menyebut kapasitas KPK dalam membantu penanganan kasus penyiraman air keras ke Novel  itu sebatas pada tingkatan koordinasi. KPK tak terlibat langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

"Kalau dibutuhkan koordinasi lebih lanjut, kapasitas yang bisa dilakukan KPK adalah berkoordinasi dengan pihak Polri," kata Febri.