Kasus Setnov Dinilai Berdampak Negatif pada Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto berdampak negatif pada kader Golkar di daerah. Atas dasar itu, Doli khawatir citra Partai berlambang pohon Beringin itu akan terus menurun akibat permasalahan yang menjerat ketua umum mereka.

"Katanya Partai Golkar tidak berdampak apa-apa dan merasa nyaman-nyaman saja (dengan kasus ini). Saya pastikan tidak. Tolonglah bapak-bapak di DPP buka telinga, buka mata, apa yang terjadi Golkar kita di daerah," ujar Doli di gedung Mahkamah Agung Jakarta, Selasa (15/8).

Lihat juga: Golkar Anggap Remeh Gerakan Kader Muda

Doli mengakui sejumlah petinggi mulai dari dewan pembina hingga dewan pakar di Partai Golkar mendukung agar kasus yang menjerat Setya diselesaikan hingga inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Namun ia tak dapat menjamin bahwa setiap kader Partai Golkar mendukung langkah tersebut. Itulah yang kemudian membuatnya dan kawan-kawan membangun Gerakan Golkar Bersih.

Doli mengklaim pihaknya mendapat dukungan dari 17 nama pengurus Golkar. Menurutnya, 17 nama ini memiliki kesamaan visi dan misi dengan GMPG untuk menolak segala bentuk tindak pidana korupsi.

"Dukungan itu sangat kami apresiasi karena (kasus Setya) problem yang sangat serius. Elektabilitas terus turun dan ini bahaya untuk Golkar ke depan," ucapnya.

Setya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Pria yang juga masih menjabat sebagai Ketua DPR itu diduga sengaja mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan proyek senilai Rp5,9 tersebut.

Dari keterangan sejumlah saksi, Setya juga disebut menjadi kunci pembahasan anggaran proyek e-KTP. Ia merupakan tersangka keempat setelah dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong.

Setya Novanto. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Gagal Temui MA Klarifikasi Perkara Setnov

Kehadiran Ahmad Doli ke MA pada Selasa (15/8) siang adalah bermaksud beraudiensi dengan lembaga yudikatif tersebut akan perkara Setnov. Doli mengatakan pihaknya ingin mengklarifikasi kabar pertemuan antara KEtua MA Hatta Ali dan Setya Novanto.

Pertemuan itu diduga terjadi saat keduanya menguji sidang terbuka disertasi anggota Komisi III DPR Adies Kadir di Universitas 17 Agustus, Surabaya, pada Juli lalu. Doli mencurigai ada pihak yang sengaja mempertemukan keduanya untuk membahas perkara korupsi e-KTP yang tengah menjerat Setya.

"Informasi yang kami terima seolah-olah Pak SN ini sedang melakukan upaya pendekatan supaya bisa lolos di praperadilan," ujar Doli di gedung MA, Jakarta.

Jika terbukti melakukan pertemuan, Doli tak segan melaporkan Hatta ke lembaga pengawas hakim Komisi Yudisial (KY).

Doli pun mempertanyakan kemampuan Setya yang mendadak menjadi penguji sidang terbuka disertasi tersebut. Sebab, menurutnya Setya merupakan lulusan sarjana dengan latar belakang ilmu akuntansi.

"Setahu saya yang nguji doktor itu minimal doktor juga atau yang sama bidang ilmunya. Masa ilmu hukum diuji sama ilmu manajemen atau akuntansi. Itu kan menimbulkan kecurigaan kok tiba-tiba disandingkan (dengan Ketua MA)," katanya.

Sementara itu pihak MA mengaku belum tahu rencana pihak Doli yang ingin menemui Hatta. Sekretaris MA Ahmad Setyo Pudjo Harsoyo mengatakan, pihak-pihak yang ingin bertemu dengan ketua MA harus mengajukan surat permohonan terlebih dulu.

Lihat juga: Johannes Marliem Tewas, KPK Tegaskan Kasus e-KTP Jalan Terus

Hatta, kata Pudjo, pada Selasa ini sedang mengikuti kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta.

"Saya tidak tahu ada permintaan (bertemu) itu. Tapi semua permintaan resmi harus melalui prosedur, kan enggak gampang ketemu Ketua MA," kata Pudjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Atas tanggapan itu, Doli mengaku telah menyampaikan surat permohonan untuk bertemu dengan Hatta sejak beberapa waktu lalu. Namun karena gagal bertemu dengan Hatta, Doli berencana menemui pihak KY untuk menyampaikan informasi dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan Hatta dan Setnov.

"Kami akan menyampaikan hal ini ke KY karena berkaitan dengan imparsial peradilan dan integritas dari hakim," ucap Doli. (kid/ugo)