Tol Laut Jokowi: Ambisi, Korupsi dan Desakan Mundur Menhub

Proyek ambisius Jokowi, yang telah masuk dalam RPJMN 2015-2019, di salah satu pengerjaan pelabuhan pendukung ternyata tak luput dari praktik korupsi. Tak menutup kemungkinan proyek pengembangan pelabuhan lainnya pun turut dikorupsi.

Kemungkinan itu tak lepas dari dugaan KPK soal ada uang yang diterima Tonny dari kontraktor lain--selain dari PT Adhiguna Keruktama--yang mengerjakan pembangunan di sejumlah pelabuhan. Hal itu menyusul ditemukannya 33 tas berisi uang dalam berbagai mata uang asing dan rupiah, yang totalnya mencapai Rp18,9 miliar di kediaman Tonny.

Tonny disangka menerima suap dan gratifikasi terkait perizinan dan proyek pengadaan di lingkungan Kemenhub tahun 2016-2017.

Lihat juga: KPK Tawarkan Dirjen Hubla Jadi JC untuk Ungkap Pelaku Lain

"Jumlahnya memang banyak (uang yang disita dari Tonny), jadi tidak mungkin (suap dan gratifikasinya) cuma dari satu (pihak), pasti ada dari beberapa kasus, tapi ini masih dalam pengembangan oleh tim KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

KPK kini tengah membidik pihak lain yang ditengarai sebagai pemberi suap ke Tonny terkait pengerjaan proyek lain yang masuk dalam program tol laut tersebut. "Nanti akan didalami oleh penyidik," kata Basaria kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (26/8).

Kasus yang melilit Tonny ini ditengarai bukannya hanya terkait pengerjaan pelabuhan yang masuk proyek tol laut Jokowi, tetapi juga dalam pengadaan kapal.

Center for Budget Analysis (CBA) mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang dijalankan Kemenhub, terutama sejak proyek tol laut dijalankan.

Lihat juga: KPK Sita Dokumen dan CCTV Kasus Suap Rp20 Miliar Dirjen Hubla

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman mengatakan lembaga antirasuah jangan berhenti pada pengusutan pengerjaan pengerukan yang dilakukan PT Adhiguna di Pelabuhan Tanjung Emas.

"Karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

PT Adhiguna menjadi langganan menggarap pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2012-2015, dan 2017. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212 miliar.

Adapun tiga proyek lainnya yakni pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Kumai tahun 2014, Pelabuhan Samarinda tahun 2016, dan Pelabuhan Pulang Pisau tahun 2016. Total anggaran ketiga proyek yang didapat PT Adhiguna mencapai Rp201 miliar.

"Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi," ujar Jajang. Jajang melanjutkan, Jokowi harus mempertimbangkan posisi Budi Karya saat ini setelah KPK berhasil membongkar praktik rasuah di lingkungan Kemenhub. Hal tersebut, menurut dia, perlu dilakukan untuk menghindari proyek strategis lainnya dijadikan bancakan korupsi.

"Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas," tuturnya.

Lihat juga: KPK Terbuka Telisik Peran Menhub dalam Suap Dirjen Hubla

Sebab kasus OTT terhadap Antonius ini merupakan kali kedua terjadi di lingkungan Kemenhub. Sebelum ini, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub juga pernah menjadi sasaran OTT Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya, tepatnya pada Oktober tahun lalu.

Ada tiga orang PNS Kemenhub yang diciduk Saber Pungli karena dugaan menerima pungli. Ketiga anak buah Budi Karya itu diduga menerima 'pelicin' terkait pengurusan perizinan perkapalan dan kelautan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menambahkan, masih adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai negara lantaran pengawasan yang lemah dari atasan.

Lihat juga: Korupsi Kakap dan Modus Baru Suap Dirjen Tonny Budiono

Apalagi, kata Boyamin, pemimpin tersebut tak bisa memberikan teladan yang baik bagi bawahannya. Menurut Boyamin, mental pejabat negara masih belum berubah, sehingga praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) masih terjadi.

"Sepanjang pola pemerintahan seperti ini maka akan sulit memberantas korupsi," kata Boyamin.