Tol Laut Jokowi: Ambisi, Korupsi dan Desakan Mundur Menhub

Jajang melanjutkan, Jokowi harus mempertimbangkan posisi Budi Karya saat ini setelah KPK berhasil membongkar praktik rasuah di lingkungan Kemenhub. Hal tersebut, menurut dia, perlu dilakukan untuk menghindari proyek strategis lainnya dijadikan bancakan korupsi.

"Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas," tuturnya.

Lihat juga: KPK Terbuka Telisik Peran Menhub dalam Suap Dirjen Hubla

Sebab kasus OTT terhadap Antonius ini merupakan kali kedua terjadi di lingkungan Kemenhub. Sebelum ini, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub juga pernah menjadi sasaran OTT Tim Saber Pungli Polda Metro Jaya, tepatnya pada Oktober tahun lalu.

Ada tiga orang PNS Kemenhub yang diciduk Saber Pungli karena dugaan menerima pungli. Ketiga anak buah Budi Karya itu diduga menerima 'pelicin' terkait pengurusan perizinan perkapalan dan kelautan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menambahkan, masih adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai negara lantaran pengawasan yang lemah dari atasan.

Lihat juga: Korupsi Kakap dan Modus Baru Suap Dirjen Tonny Budiono

Apalagi, kata Boyamin, pemimpin tersebut tak bisa memberikan teladan yang baik bagi bawahannya. Menurut Boyamin, mental pejabat negara masih belum berubah, sehingga praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) masih terjadi.

"Sepanjang pola pemerintahan seperti ini maka akan sulit memberantas korupsi," kata Boyamin.

---