MA Ancam Binasakan Karier Hakim dan Panitera Nakal

Feri Agus, CNN Indonesia | Jumat, 08/09/2017 04:14 WIB
MA Ancam Binasakan Karier Hakim dan Panitera Nakal Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Hendra Kurniawan yang disuap dalam kasus tipikor di PN Bengkulu menggunakan rompi tahanan KPK, 8 September 2017. (CNN Indonesia/Feri Agus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) mengancam akan membinasakan karier hakim dan panitera yang tak bisa mengikuti aturan integritas.

Langkah tegas itu diambil, setelah ada lagi hakim dan panitera yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kalau nggak bisa dibina, binasakan saja kariernya. Nggak ada untungnya kalau memang ada keinginan (berubah) dari aparatur MA dan pengadilan, karena MA tidak pernah main-main," kata Ketua Muda Pengawasan MA, Hakim Agung Sunarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9).


Hakim dan panitera yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh KPK adalah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Hendra Kurniawan. 

Mereka berdua diduga menerima suap sebesar Rp125 juta dari pihak keluarga terdakwa perkara dugaan korupsi Wilson, Syuhadatul Islamy. Uang tersebut disinyalir untuk mempengaruhi vonis perkara Wilson.

MA Ancam Binasakan Karier Hakim dan Panitera NakalPihak diduga pemberi suap kepada hakim tipikor dan panitera PN Bengkulu, Syuhadatul Islamy ditahan di Rumah Tahanan KPK, Jumat (8/9). (CNN Indonesia/Feri Agus)
Kerja Sama MA dan KPK

Sunarto mengklaim, berhasilnya OTT KPK terhadap hakim dan panitera di PN Bengkulu itu berkat kerja tim MA yang dididik tim lembaga antirasuah. Menurut dia, informasi yang diterima timnya langsung diteruskan ke lembaga antirasuah. 

"Informasi yang diperoleh tim pembidik MA yang dididik KPK, kami komitmen informasi diteruskan ke KPK. Karena kami tidak punya sarana dan prasarana memadai untuk penangkapan," ungkap Sunarto.

Sunarto mengatakan, pihaknya berterima kasih atas tindakan KPK yang kembali melakukan upaya untuk melakukan pembersihan di lembaga peradilan Indonesia. 

"Kam tidak hanya penindakan tapi juga pembinaan secara berkesinambungan baik oleh pimpinan MA, eselon I, sampai atasan langsung. Tapi, [ketika] terjadi seperti ini, prinsip kami tidak ada toleransi terhadap pelanggaran," ujar dia.