Banjarmasin, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati menggunakan anggaran, pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
"Pertama hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD, baik APBN, itu adalah uangnya rakyat. Hati-hati. Yang kedua juga yang berkaitan dengan gratifikasi, hati-hati. Semuanya hati-hati," kata Jokowi di sela-sela kunjungan ke Pasar Baru Banjarmasin, Jumat (15/9), seperti dikutip dari
Antara.
KPK pada Kamis (14/9) malam melakukan OTT terhadap lima orang termasuk satu anggota DPRD Banjarmasin dan unsur Badan Usaha Milik Daerah serta swasta.
Kelima orang tersebut masih diperiksa di Polda Kalimantan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya memang kalau ada bukti, ada fakta fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," tutur Jokowi.
Presiden pun mempersilakan KPK untuk terus melakukan kegiatan penegakan hukum, termasuk OTT.
"Yang ketangkap ya ditangkap, ketangkap kok, asal buktinya ada," ujarnya.
Kelima orang yang terjaring OTT itu diduga terlibat transaksi terkait proses pembahasan peraturan daerah setempat.
Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang terkait dengan OTT tersebut.
Kelima orang itu akan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk tahapan lebih lanjut.
Dalam waktu maksimal 24 jam status pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan. Pimpinan KPK akan melakukan konferensi pers pengumuman tersangka pada Jumat sore ini.