Tahun Politik, KPK 'Tinggal Merem' Gelar OTT

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi disebut berpotensi 'panen' operasi tangkap tangan (OTT) jelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Biaya politik yang tinggi dan masih maraknya politik uang menjadi sebab potensi tersebut muncul. OTT diprediksi akan banyak dilakukan KPK jika perbaikan tak dilakukan partai politik selaku aktor utama dalam demokrasi.

"OTT itu banyak lagi, merem saja dapat. Menjelang pilkada serentak, pemilu legislatif, logistik, 2019 pemilu lagi, 2018 fase-fase logistik, bisa jadi KPK panen," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (15/9).

Lihat juga: KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Tersangka Suap Raperda

Tingginya potensi OTT ini KPK tak lepas dari rendahnya integritas politikus Indonesia serta tingginya biaya politik.

Ia mencontohkan, banyak pejabat daerah dari parpol yang mencapai jabatannya karena mampu membayar mahar ke partainya. Setelah menjabat sebagai pelayan masyarakat, pendapatannya tak cukup untuk mengembalikan modal tersebut.

Untuk menutup modal maka korupsi pun dilakukan para pejabat daerah atau wakil rakyat di parlemen.

"Banyak partai memplesetkan integritas, yang terdengar hanya 'tas'nya, yang penting isi tasnya. Jadi politik Indonesia yang begitu pragmatis karena pendanaan (parpol dari pemerintah) begitu rendah," ujarnya.

Lihat juga: Bupati Batubara yang Dicokok KPK Bergelar Orang Kaya

Salah satu upaya KPK dalam mencegah korupsi marak dilakukan politikus adalah menyarankan agar pemerintah menaikkan bantuan dana bagi parpol. Saran tersebut akhirnya diproses Kemendagri dan Kemenkeu, serta telah disetujui.

Nilai dana parpol untuk partai mulai 2018 naik hingga sekitar seribu rupiah. Sebelumnya, setiap parpol hanya mendapat bantuan dana Rp108 per suara yang mereka peroleh dari pemilu. (sur)