KPK: Suap Harley dari Jasa Marga Diantar ke Rumah Auditor BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan auditor madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto telah menerima satu unit motor Harley Davidson tipe Sportster dari GM PT Jasa Marga Tbk (Persero) cabang Purbaleunyi, Setia Budi pada akhir Agustus 2017.

Motor senilai Rp115 juta yang diduga suap itu langsung diantarkan ke rumah Sigit. Sigit dan Setia Budi telah ditetapkan sebagai tersangka suap.

"Jadi indikasi penerimaan akhir Agustus 2017, motor diantar ke rumah SGY (Sigit Yugoharto)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/9).

Febri menyatakan, dugaan pemberian motor itu terkait dengan kegiatan BPK dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun 2017. Sigit merupakan ketua dalam tim BPK yang melakukan pemeriksaan.

Lihat juga: GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Tersangka Suap Harley

Menurut Febri, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan BPK lantaran ada temuan pada 2015 dan 2016 soal kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecetan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Namun, Febri masih enggan merinci apa yang menjadi temuan BPK dalam pengerjaan yang dilakukan PT Jasa Marga Tbk (Persero) cabang Purbaleunyi pada 2015 dan 2016 itu. Dia menyebut temuan itu masih didalami penyidik KPK.

"Terkait dengan rincian temuan, proyek, dan yang lebih rinci belum kita sampaikan saat ini, itu bagian penyidikan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yudi Ramdan mengapresiasi langkah KPK yang menetapkan auditornya sebagai tersangka.

Lihat juga: Kasus Suap Harley, Jasa Marga Berhentikan Satu Karyawan

Yudi mengatakan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan internal setelah mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Sigit dalam melakukan pemeriksaan terhadap PT Jasa Marga Tbk (Persero) cabang Purbaleunyi.

"Hasilnya ini akan menjadi dasar bagi majelis kode kehomatan untuk memutuskan sanksi kepada yang bersangkutan," tuturnya. (djm/djm)