Kiprah Densus Tipikor Dinilai Bisa Bentrok dengan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tak sependapat dengan rencana Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri. Alasannya, kiprah unit tersebut nantinya akan tumpang-tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Karena itu, Fadli berharap, jangan sampai pembentukan Densus Tipikor nantinya malah jadi ajang perlombaan dengan KPK dalam menangani perkara korupsi.

"Kalau sekarang (Polri) mau ikut lebih proaktif tentu bagus. Hanya jangan sampai nanti ada semacam perlombaan dalam pemberantas korupsi sendiri yang bisa overlap dengan lembaga lain," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/9).

Lihat juga: Polri Ajukan Rp975 Miliar Untuk Bentuk Densus Tipikor

Fadli menambahkan, tujuan pembentukan KPK dari awal adalah untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi yang dulu ditangani Polri dan Kejaksaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menilai pembentukan Densus Tipikor Polri juga akan menambah masalah dalam anggaran. Keberadaan dua unit kerja yang memiliki kesamaan tugas cuma akan membuat anggaran kerja menjadi ganda.

"Kami kan ada mekanisme anggaran, tidak boleh anggaran yang dobel atau overlap," ujarnya.

Lihat juga: Polisi Sebut Densus Antikorupsi Tak Akan Salip dan Saingi KPK

Meski tidak sepakat, Fadli memberi solusi jika Polri bersikeras tetap membentuk Densus Tipikor. Ia menyarankan, Polri untuk meleburkan Densus Tipikor ke dalam Direktorat Tipikor.

Nantinya, Polri dapat membuat mekanisme kerja atau fungsi tersendiri bagi Densus Tipikor agar segala kegiatannya tidak tumpang tindih dengan Direktorat Tipikor maupun KPK.

"Unit Tipikornya harus bisa menyatu ke situ (Densus Tipikor). Bisa dari mekanisme kerjanya, apakah ada yang di tataran praktis atau konseptual," ujar Fadli.

Lihat juga: KPK Tak Ingin Dibenturkan dengan Densus Antikorupsi

Sebelumnya, Polri mengajukan anggaran sebesar Rp975 miliar untuk membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri pada tahun 2018.

Anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan operasional Densus Tipikor Polri yang pembentukannya diprediksi selesai akhir tahun 2017 dan mulai beroperasi awal tahun depan.

Jika terbentuk, Densus Tipikor rencananya akan berkantor di Markas Polda Metro Jaya. Densus Tipikor akan bekerja di bawah kendali Kapolri dan akan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar kerja lembaga tersebut.