Praperadilan Setnov, KPK Bakal Ungkap Penyidikan Kasus e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membeberkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP dalam lanjutan sidang praperadilan yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

"Kita akan menguraikan proses penyelidikan sejak 2013, penyidikan mulai 2014," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (23/9) malam.

Febri mengatakan pihaknya juga akan memaparkan bukti-bukti yang didapat sejak proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah individu yang terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP.

Lihat juga: Hakim Tolak Eksepsi KPK-Setnov, Praperadilan Lanjut Senin

Selain itu, kata Febri, KPK bakal menghadirkan saksi-saksi ahli seperti ahli pidana materiil, ahli hukum acara pidana, dan ahli administrasi negara.

"Untuk melihat proses dari proyek e-KTP itu misalnya dari dokumen-dokumen bisa dilihat dan juga posisi ketatanegaraan dari tersangka," kata Febri.

Upaya yang bakal dilakukan KPK tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa penetapan tersangka terhadap Setnov didasari oleh bukti-bukti yang kuat.

Sidang praperadilan lanjutan yang diajukan Setnov akan digelar pada Senin (25/9), Selasa (26/9), dan Rabu (27/9) mendatang.

Lihat juga: Kuasa Hukum Setnov Tolak Seluruh Eksepsi KPK di Praperadilan

Setnov hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara karena 80 persen fungsi jantungnya tersumbat, namun Febri menegaskan bahwa sidang praperadilan akan terus berjalan meski tanpa kehadiran Ketua Partai Golkar itu.

"Proses peradilan tetap berjalan karena ada kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak SN," ujar Febri.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP pada Juli lalu.

Ia diduga terlibat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Lihat juga: KPK Tuding Praperadilan Setnov untuk Lari dari Jeratan Hukum

Setnov lalu mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka itu.

Proyek e-KTP diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan e-KTP sekitar Rp5,9 triliun. (wis)