Jejak 'Akrobat' Tajam dan Kontroversial ala Jenderal Gatot

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 25/09/2017 07:58 WIB
Jokowi Segera Koreksi Gatot Pernyataan Panglima TNI dinilai mengusik hubungan antar-instansi sekaligus hubungan dengan masyarakat sipil. (CNNIndonesia/Feri Agus Setyawan)

Jokowi Segera Koreksi Gatot

Pernyataan Mengusik

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menambahkan apa yang telah disampaikan Khairul. Senada, Araf menyatakan Gatot memang kerap mengusik hubungan baik antara TNI dengan instansi lainnya.

“Dalam relasi hubungan panglima dengan otoritas sipil, dalam hal ini presiden dan menteri pertahanan, itu sering kali menimbulkan konflik dan perbedaan pandangan dan ini jadi problem,” tutur Araf kepada CNNIndonesia.com.


Contoh sikap Gatot yang dimaksud Araf yakni ketika Panglima TNI itu membacakan sebuah puisi dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar Mei lalu. Diketahui, kala itu Gatot membacakan puisi satire berjudul Bukan Kami Punya karangan Denny JA.
Puisi itu sendiri berisi tentang kisah Jaka yang melihat kekayaan alam di sekelilingnya. Namun, Jaka sadar bahwa kekayaan tersebut bukan merupakan miliknya atau saudara sebangsanya.

Araf menilai tindakan Gatot itu dapat berpotensi mengganggu hubungan baik dengan instansi negara yang lain.

Selain itu, lanjut Araf, rencana Gatot yang berniat memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI juga bisa disebut sebagai langkah yang mengusik hubungan lintas instansi, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Menurut Araf, rencana Gatot tersebut bertentangan dengan misi Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan masalah yang terjadi pada September 1965 silam itu secara lebih objektif.

“Ini kan problem dalam relasi antara panglima dengan Presiden (Joko Widodo). Dalam relasi kurang baik,” tutur Araf.
Araf menilai semua sikap kontroversi yang ditunjukkan Gatot itu mengandung nuansa politis. 

Araf berharap Presiden Joko Widodo dan Komisi I DPR segera mengoreksi Gatot dengan tegas. Menurut Araf, poin terpenting yang menjadi bahan koreksi yakni sikap-sikap kontroversi Gatot sebagai Panglima TNI selama ini.

“Terakhir terkait soal senjata, juga soal ingin menyerbu pollisi kalau ingin membeli senjata antitank. itu tidak bisa dibenarkan,” kata Araf.

“Hal itu harus dikoreksi dengan tegas oleh Presiden dan DPR,” lanjutnya
HALAMAN :
1 2