Teten: OTT Kepala Daerah Membuktikan KPK Masih Diperlukan
CNN Indonesia
Senin, 25 Sep 2017 21:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya penangkapan Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa lembaga antirasuah itu masih dibutuhkan.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki berpendapat, banyaknya oknum hingga kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan juga menunjukkan KPK berfungsi efektif.
"Praktik korupsi masih satu fakta KPK betul-betul kita perlukan. Bukan hanya KPK tapi juga Kepolisian dan Kejaksaan yang efektif," ujar Teten di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).
Sejak bulan Juni hingga September, KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan di daerah-daerah. Tercatat beberapa Kepala Daerah yang ditangkap karena diduga menerima suap, diantaranya Bupati Batubara, Wali Kota Cilegon, Wali Kota Batu, dan Wali Kota Tegal.
"Saya kira beruntung KPK efektif meski SDM-nya terbatas," kata Teten.
Teten mengatakan, menindaklanjuti perkara suap dan korupsi melalui proses tangkap tangan lebih mudah daripada melalui penyidikan biasa.
[Gambas:Video CNN]
Dikatakan Teten, sejak awal pemerintahan Joko Widodo menekankan untuk fokus dalam bidang pemberantasan korupsi.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sejak Oktober 2014- Agustus 2017, 31 kasus korupsi menjerat sejumlah kepala daerah. Sementara itu, tujuh kasus suap dan satu kasus gratifikasi juga terjadi saat itu.
Kasus-kasus itu tak hanya ditangani KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga turut turun tangan memproses perkara suap dan korupsi kepala daerah.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki berpendapat, banyaknya oknum hingga kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan juga menunjukkan KPK berfungsi efektif.
"Praktik korupsi masih satu fakta KPK betul-betul kita perlukan. Bukan hanya KPK tapi juga Kepolisian dan Kejaksaan yang efektif," ujar Teten di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teten mengatakan, menindaklanjuti perkara suap dan korupsi melalui proses tangkap tangan lebih mudah daripada melalui penyidikan biasa.
Dikatakan Teten, sejak awal pemerintahan Joko Widodo menekankan untuk fokus dalam bidang pemberantasan korupsi.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sejak Oktober 2014- Agustus 2017, 31 kasus korupsi menjerat sejumlah kepala daerah. Sementara itu, tujuh kasus suap dan satu kasus gratifikasi juga terjadi saat itu.
Kasus-kasus itu tak hanya ditangani KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga turut turun tangan memproses perkara suap dan korupsi kepala daerah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK