Dedi Mulyadi Diminta Lapor Polisi soal Mahar Rp10 Miliar

CNN Indonesia
Kamis, 28 Sep 2017 01:31 WIB
Nurdin Halid menyatakan, Golkar tidak pernah meminta mahar untuk mengeluarkan rekomendasi atau surat keputusan terkait pencalonan kepala daerah.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meminta Dedi Mulyadi melaporkan dugaan permintaan mahar politik. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meminta agar Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi melaporkan dugaan permintaan mahar politik yang disebut senilai Rp10 miliar kepada aparat penegak hukum.

"Saya sudah SMS ke beliau, SMS saya menyatakan begini, 'Kalau memang ada yang telepon atau menghubungi minta uang Rp10 miliar mengatasnamakan DPP tanpa melalui bendum maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana'" kata Nurdin di kawasan Senayan, Rabu (27/9).

Nurdin menegaskan, Partai Golkar tidak pernah meminta mahar untuk mengeluarkan rekomendasi atau surat keputusan terkait pencalonan kepala daerah di suatu pilkada.
Ketua Pemenangan Pilkada Partai Golkar ini mengatakan, partainya hingga kini belum menentukan secara resmi pencalonan untuk Pilgub Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurdin menambahkan, jika sudah ada keputusan resmi, nantinya pengurus pusat akan menyampaikan surat keputusan ke DPD Golkar tingkat provinsi.

"Kalau sudah ada keputusan resmi partai, siapa pun di Jawa Barat, tidak boleh melawan. Kalau melawan sanksi organisasi tapi ini kan belum ada, belum ada keputusan resmi yang disampaikan oleh DPP," ujarnya.
Dengan demikian, Nurdin membantah surat rekomendasi yang telah beredar terkait keputusan mencalonkan duet Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqin di Pilgub Jawa Barat

"Surat yang beredar itu kan tidak ada nomornya, belum ada stempelnya sekalipun ada semua itu kalau belum disampaikan secara resmi kepada user itu belum sah, itu kuncinya," katanya.
Dedi Mulyadi Diminta Lapor Polisi soal Mahar Rp10 MiliarKetua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Detikcom/Reno Hastukrisnapati Widarto)
Sebelumnya, Dedi mengaku pernah diminta uang Rp10 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar.

Hal itu diungkapkan Dedi saat acara kajian ilmiah kondisi partai Golkar di Gedung DPD Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (26/9).

"Jadi ada orang, bukan pengurus DPP, salah seorang tokoh yang memiliki kedekatan (dengan DPP). Bisa jadi kepentingan personalnya dia," tutur Dedi.
Namun, Dedi menolak untuk memenuhi permintaan orang tersebut karena menurutnya seluruh prosedur untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar sudah dia tempuh. Dedi juga tidak merinci identitas orang yang meminta uang kepadanya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER