Golkar Tetap Evaluasi Setnov Meski Menang Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal tetap mengevaluasi posisi Setya Novanto meskipun memenangkan praperadilan atas status tersangka kasus korupsi e-KTP yang tengah disandangnya.

"Tetap evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh e-KTP ini terhadap kinerja partai, khususnya elektabilitas dan popularitas," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kawasan Slipi, Jakarta, Kamis (28/9).

Nurdin menegaskan, proses politik yang saat ini terjadi di Golkar tidak berkaitan dengan proses hukum praperadilan yang tengah dijalani Novanto.

Lihat juga: KPK dan Setnov Siap Jalankan Putusan Praperadilan

Mantan Ketua Umum PSSI ini mencontohkan, saat Novanto baru ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP, partai langsung mengambil tiga langkah antisipasi.

Pertama, menyerahkan langkah hukum termasuk menunjuk pengacara yang dipercaya oleh Novanto, dan Golkar tidak mencampuri proses hukum.

Kedua, membentuk tim advokasi yang menjelaskan pada kader Golkar dan masyarakat, bahwa tidak ada hubungan antara e-KTP dan Partai Golkar. Ketiga, mengambil langkah-langkah politik di DPR.

Lihat juga: Pimpinan DPR Disebut Taruhan Miliaran Setnov Menang Atas KPK

Dengan demikian, kata Nurdin, Partai Golkar tidak akan mencampuri urusan praperadilan Novanto, meski sang ketua umum memenangkan proses hukum tersebut.

"Bukan tidak ada hubungannya. Urusan praperadilan urusan pribadi Novanto. Urusan DPP, urusan DPP Golkar," katanya.

Nurdin juga memastikan, dalam rapat pleno besok akan membahas sanksi para pengurus atau kader yang menjadi tersangka kasus e-KTP, termasuk Novanto.

"Seluruh struktur partai yang bersedia menjadi pengurus ada pakta integritas, besok rapat akan didiskusikan seberapa jauh kita menerapkan pakta integritas itu secara resmi," ujar Nurdin.

Lihat juga: KPK Kecewa Bukti Kuat Keterlibatan Setnov Ditolak Hakim

Keputusan final sidang praperadilan Setya Novanto melawan KPK atas status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, akan digelar besok setelah selama sepekan mendengar keterangan kedua belah pihak dan juga saksi ahli yang dihadirkan.

Praperadilan ini bersamaan dengan keluarnya hasil rekomendasi tim kajian elektabilitas internal Golkar yang menunjukkan ada penurunan suara partai di tengah masyarakat.