Pemerintah Petakan Potensi Risiko Pilkada 2018
CNN Indonesia
Senin, 23 Okt 2017 16:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai memetakan risiko-risiko yang mungkin muncul pada pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Ada dua kategori yang diantisipasi, yaitu risiko umum dan khusus.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi risiko umum berupa bencana alam, faktor keamanan (terorisme, separatis, unjuk rasa), faktor politik dan hukum (permasalahan daftar pemilih tetap, putusan MK ihwal cuti petahana), netralitas penyelenggara serta kemungkinan intervensi asing di Pilkada.
Risiko khusus diklasifikasikan ke dalam tahapan-tahapan Pilkada 2018 mulai dari tahap kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.
"(Risiko) pada tahap kampanye yaitu terkait protes parpol kepada KPUD, kemungkinan terjadi kerusuhan massa, pembakaran alat peraga, serta kejahatan konvensional lain," kata Sumarsono di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Senin (23/10).
Pemerintah memandang masih ada risiko praktik politik uang di tahap kampanye hingga masa tenang pilkada. Ancaman boikot serta kampanye golongan putih juga diantisipasi pada masa tenang nanti.
Selain itu, ada juga potensi kerusuhan, ancaman terorisme, serta peningkatan kejahatan lain saat pemungutan suara Pilkada 2018.
"Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi, bisa aman, nyaman, dan damai. Namun tidak ada salahnya kita dari segi pengamanan mengantisipasinya," katanya.
Tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2018 dimulai sejak Oktober 2017. Bersamaan dengan itu, kata Sumarsono, Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara pada Selasa (24/10).
Pada pertemuan itu, Jokowi akan memaparkan beberapa hal terkait investasi, perizinan usaha, dan hal-hal lain.
"Pada kesempatan tersebut tidak ada paparan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota. Paparan tunggal akan disampaikan Presiden," katanya.
Pilkada 2018 diselenggarakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi risiko umum berupa bencana alam, faktor keamanan (terorisme, separatis, unjuk rasa), faktor politik dan hukum (permasalahan daftar pemilih tetap, putusan MK ihwal cuti petahana), netralitas penyelenggara serta kemungkinan intervensi asing di Pilkada.
Risiko khusus diklasifikasikan ke dalam tahapan-tahapan Pilkada 2018 mulai dari tahap kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Risiko) pada tahap kampanye yaitu terkait protes parpol kepada KPUD, kemungkinan terjadi kerusuhan massa, pembakaran alat peraga, serta kejahatan konvensional lain," kata Sumarsono di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Senin (23/10).
Pemerintah memandang masih ada risiko praktik politik uang di tahap kampanye hingga masa tenang pilkada. Ancaman boikot serta kampanye golongan putih juga diantisipasi pada masa tenang nanti.
"Semua itu mudah-mudahan tidak terjadi, bisa aman, nyaman, dan damai. Namun tidak ada salahnya kita dari segi pengamanan mengantisipasinya," katanya.
Tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2018 dimulai sejak Oktober 2017. Bersamaan dengan itu, kata Sumarsono, Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara pada Selasa (24/10).
Pada pertemuan itu, Jokowi akan memaparkan beberapa hal terkait investasi, perizinan usaha, dan hal-hal lain.
"Pada kesempatan tersebut tidak ada paparan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota. Paparan tunggal akan disampaikan Presiden," katanya.
Pilkada 2018 diselenggarakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK