Biaya Pilkada Ditaksir Rp20 Triliun, Mendagri Anggap Wajar
CNN Indonesia
Senin, 23 Okt 2017 19:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap wajar mahalnya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Biaya penyelenggaraan Pilkada 2018 diprediksi mencapai Rp20 triliun.
Menurut Tjahjo, biaya berpolitik di Indonesia memang mahal. Tingginya biaya politik disebabkan beragamnya kondisi geografis sejumlah wilayah penyelenggara Pilkada 2018.
"Kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT, Maluku, kan harus menggunakan pesawat terbang, kapal, masing-masing daerah ukurannya beda-beda," kata Tjahjo di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Senin (23/10).
Saat ini dana hibah yang disepakati untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah sudah mencapai Rp15,2 triliun. Dana hibah itu berasal dari hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan institusi keamanan.
Jumlah tersebut masih dapat bertambah jika seluruh daerah sudah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
NPHD antara pemda dengan KPU sudah disepakati seluruh daerah. Sementara penandatanganan dengan Bawaslu menyisakan satu provinsi yang belum meneken, yakni Maluku.
"Itu belum diukur dari pengeluaran parpol, calon (kepala daerah), pemerintah, kepolisian walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, TNI, BIN, kejaksaan," katanya.
Selain membicarakan persoalan biaya pilkada, Tjahjo juga mengingatkan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu dapat berjalan tanpa politik uang nantinya. Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu meminta tak ada kampanye hitam dan ujaran kebencian pada Pilkada 2018.
"Kemudian tinggal kepolisian memetakan daerah-daerah yang kemungkinan rawan. Jangan ada politik uang, kampanye hitam, ujaran kebencian dan SARA, tapi adu konsep dan program," ujarnya.
Pilkada 2018 diselenggarakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni.
Menurut Tjahjo, biaya berpolitik di Indonesia memang mahal. Tingginya biaya politik disebabkan beragamnya kondisi geografis sejumlah wilayah penyelenggara Pilkada 2018.
"Kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT, Maluku, kan harus menggunakan pesawat terbang, kapal, masing-masing daerah ukurannya beda-beda," kata Tjahjo di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Senin (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini dana hibah yang disepakati untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah sudah mencapai Rp15,2 triliun. Dana hibah itu berasal dari hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan institusi keamanan.
Jumlah tersebut masih dapat bertambah jika seluruh daerah sudah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Itu belum diukur dari pengeluaran parpol, calon (kepala daerah), pemerintah, kepolisian walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, TNI, BIN, kejaksaan," katanya.
Selain membicarakan persoalan biaya pilkada, Tjahjo juga mengingatkan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu dapat berjalan tanpa politik uang nantinya. Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu meminta tak ada kampanye hitam dan ujaran kebencian pada Pilkada 2018.
"Kemudian tinggal kepolisian memetakan daerah-daerah yang kemungkinan rawan. Jangan ada politik uang, kampanye hitam, ujaran kebencian dan SARA, tapi adu konsep dan program," ujarnya.
Pilkada 2018 diselenggarakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 jatuh pada 27 Juni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK