Bawaslu Beri Perhatian Khusus Pilkada di Tujuh Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menaruh perhatian khusus terhadap tujuh provinsi di mana akan diselenggarakan pilkada serentak tahun depan. Salah satu yang diawasi adalah Provinsi Jawa Timur karena sempat ada konflik terjadi di Pilkada 2013 Jawa Timur.

"Kami belum memetakan spesifik daerahnya. Tapi baru tentukan dimensi, indikator, dan variabelnya itu jauh lebih penting. Kemudian petakan berdasarkan pengalaman sebelumnya," ujar Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Lihat juga: Wiranto Minta Bawaslu Selesaikan Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu memprediksi ada kenaikan jumlah pelanggaran politik uang di Pilkada mendatang. Prediksi itu muncul berdasarkan tren perkembangan dari Pilkada serentak sebelumnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan mengantisipasi munculnya kembali pelanggaran yang berkaitan dengan politik identitas pasangan calon kepala daerah.

"Kalau kita lihat dalam praktik pilkada baru muncul akhir-akhir ini, makanya kami antisipasi ke depan," katanya.

Lihat juga: Pilkada 2018 Diprediksi Sedot Kas Negara Sampai Rp20 Triliun

Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri Senin (23/10) lalu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto memaparkan daerah-daerah yang dianggap rawan aparat keamanan.

Daerah rawan Pilkada tingkat Provinsi melekat pada wilayah Papua.

Selain itu, Provinsi lain yang dianggap rawan namun levelnya berada di bawah Papua adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.

Lihat juga: Bawaslu Sebut KPU Abaikan Rekomendasi

Untuk penyelenggaraan Pilkada di tingkat kabupaten/kota, kerawanan tinggi dinilai terdapat pada wilayah Aceh dan Papua. Ada 29 daerah lain yang dianggap rawan namun tak melebihi dua kawasan sebelumnya.