Golkar Bantah Isu Pemecatan Nusron Wahid

CNN Indonesia
Jumat, 27 Okt 2017 21:13 WIB
Angkatan Muda Partai Golkar sempat mengirim surat ke DPP Golkar agar pengurus pusat memecat Nusron Wahid dari keanggotaan partai beringin.
DPP Golkar membantah isu pemecatan Nusron Wahid. (CNNIndonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar membantah ada pemecatan terhadap Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Nusron Wahid. Pemecatan itu diketahui merupakan permintaan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) melalui sebuah surat ke DPP Golkar.

"Yang berhak mengajukan pemecatan itu adalah DPP. Setahu saya di DPP belum pernah dibahas masalah itu, sehingga aspirasi yang ada kalau tidak dibahas, berarti itu tidak," kata Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jumat (27/10).

Idrus mengatakan, semua aspirasi sah disampaikan ke pengurus DPP Golkar. Namun, aspirasi itu harus objektif dan faktual sebelum dibawa ke rapat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Nah, itu tidak. Apalagi kami baru saja melakukan revitalisasi, jadi tidak ada pemecatan itu," kata Idrus.

Dalam surat yang beredar dan diterima CNNIndonesia.com, Pimpinan Pusat AMPG meminta penonaktifan Nusron Wahid. Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

AMPG menilai Nusron dalam beberapa kesempatan dan pernyataan di media kerap mengkritik hasil revitalisasi Partai Golkar, terutama terkait pencopotan posisi Yorrys Raweyai sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar.


Melalui surat yang ditandatangani Ketua AMPG Fahd El Fouz dan Wakil Sekretaris Jenderal Safrin Yusuf, ormas sayap Golkar itu meminta posisi Nusron digantikan Bambang Soesatyo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

Jabatan Yorrys sendiri telah digantikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko sejak Golkar melakukan revitalisasi. Revitalisasi menghasilkan pergeseran dan penambahan kepengurusan yang sebelumnya berjumlah 279 kini menjadi 301 orang pengurus.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER