PDIP dan NasDem Berbeda Pendapat soal Paripurna untuk Anies

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Senin, 30/10/2017 21:39 WIB
PDIP dan NasDem Berbeda Pendapat soal Paripurna untuk Anies Fraksi PDIP, NasDem, dan Golkar berbeda pendapat menyikapi tertundanya rapat paripurna untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta masih belum menentukan sikap terkait pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tiga fraksi yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem memiliki pendapat yang berbeda terkait rapat paripurna tersebut.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, kepastian rapat paripurna akan ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah dengan agenda penjadwalan. 


"Jadi artinya kan begini, ketika ditanya apakah semua fraksi setuju atau tidak setuju ya setuju atau tidak setuju nanti akan kelihatan ketika di Bamus nanti," kata Gembong ketika dihubungi, Senin (30/10).

Berbeda hal dengan Fraksi Golkar. Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali setuju agar paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Anies segera digelar.

Menurut Ashraf, DPRD DKI sebagai representasi warga ibu kota perlu mendengarkan pidato gubernur yang dipilih langsung rakyat.

"Jadi dia harus menyampaikan kepada rakyat, secara formal disampaikannya melalui DPRD. Karena DPRD ini kan representasi rakyat," kata Ashraf.

Ashraf melanjutkan, jika paripurna Anies-Sandi tidak jadi digelar, fraksinya akan berbicara kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk mendiskusikan hal itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengatakan, fraksinya hanya menunggu undangan paripurna yang belum diberikan.

Bestari menegaskan, dalam menyikapi paripurna fraksinya hanya menjalankan tata tertib dan kewajiban yang ada.

"Ini bukan soal dukung mendukung. Kami patuh dan taat kepada surat undangan yang dikeluarkan. Jadi kalau ada suratnya ya kita hadir, kalau enggak ada surat ya gimana? Kita enggak bisa hadir," kata Bestari.

Bestari menambahkan, fraksinya juga menyerahkan kepada pimpinan DPRD jika nantinya tidak ada penjadwalan paripurna Anies.

"Kalau pimpinan sudah sepakat jalan kita sebagai anggota, ya ikut jalan aja. Jadi bagi saya diparipurnakan boleh, kalau ada surat undangan paripurna kita hadir, kalau enggak ada ya kita menunggu sampai ada," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengklaim sebagian besar anggota DPRD menyetujui paripurna istimewa untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI.

Menurutnya, hanya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang tak setuju dengan pelaksanaan paripurna tersebut.

“Sebagian besar anggota DPRD berkehendak paripurna (Anies-Sandi), yang belum pak ketua doang,” ujar Taufik saat ditemui di gedung DPD Golkar Jakarta, Minggu (29/10).