Beda Pandangan di Parlemen, PAN Siap Dievaluasi Jokowi-JK
CNN Indonesia
Rabu, 01 Nov 2017 22:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan, perbedaan sikap partainya dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa.
Hal itu merespons pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut perbedaan sikap PAN dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tidak etis.
"Menurut saya ini hal yang wajar saja. Kita kembalikan kepada pemerintah semuanya, yang pasti pada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum ini PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).
Taufik mengatakan, dengan memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK, bukan berarti partainya serta merta mendukung sikap koalisi partai pendukung pemerintah.
PAN, kata dia, menempatkan diri sebagai mitra koalisi kritis yang sejajar dengan partai pendukung pemerintah lainnya. PAN mengibaratkan gerbong koalisi sebagai keluarga besar.
"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," katanya.
Sebelumnya, PAN pun menunjukkan perbedaan pandangan dengan koalisi pemerintah dalam paripurna RUU Pemilu. Fraksi PAN adalah salah satu dari empat fraksi yang walk out dalam rapat paripurna RUU Pemilu pada awal akhir Juli lalu. RUU itu kemudian disahkan dalam rapat paripurna tersebut.
Menanggapi dinamika di parlemen, Taufik mengatakan partainya tak selalu berbeda sikap dengan koalisi pemerintah. Ia mengklaim hal itu tercermin pada sikap partai mendukung pengesahan UU APBN 2018, dan UU Tax Amnesty.
"Malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," ujarnya.
Sedangkan untuk penolakan terhadap pengesahan UU Ormas, Taufik berkata, hal itu karena PAN mendengar aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan.
Lebih lanjut, dia menyatakan PAN siap dievaluasi Jokowi-JK dalam posisinya di pemerintahan, namun bukan oleh partai pendukung pemerintah.
"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.
PAN bersama Gerindra dan PKS, PAN menolak perubahan status Perppu Ormas menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu.
Langkah PAN itu bertentangan dengan anggota koalisi pemerintah lain seperti Hanura, NasDem, Golkar, PKB, PPP yang kompak mendukung Perppu Ormas.
"Ya tentu kurang etis lah, tetapi itu hak demokrasi masing-masing karena itu kan tentu di menterinya yang ada di Kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat," kata JK di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (31/10).
Hal itu merespons pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut perbedaan sikap PAN dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tidak etis.
"Menurut saya ini hal yang wajar saja. Kita kembalikan kepada pemerintah semuanya, yang pasti pada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum ini PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).
Taufik mengatakan, dengan memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK, bukan berarti partainya serta merta mendukung sikap koalisi partai pendukung pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," katanya.
Menanggapi dinamika di parlemen, Taufik mengatakan partainya tak selalu berbeda sikap dengan koalisi pemerintah. Ia mengklaim hal itu tercermin pada sikap partai mendukung pengesahan UU APBN 2018, dan UU Tax Amnesty.
"Malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," ujarnya.
Sedangkan untuk penolakan terhadap pengesahan UU Ormas, Taufik berkata, hal itu karena PAN mendengar aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan.
Lebih lanjut, dia menyatakan PAN siap dievaluasi Jokowi-JK dalam posisinya di pemerintahan, namun bukan oleh partai pendukung pemerintah.
"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.
PAN bersama Gerindra dan PKS, PAN menolak perubahan status Perppu Ormas menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu.
Lihat juga:Jokowi Terbuka UU Ormas Direvisi Parlemen |
Langkah PAN itu bertentangan dengan anggota koalisi pemerintah lain seperti Hanura, NasDem, Golkar, PKB, PPP yang kompak mendukung Perppu Ormas.
"Ya tentu kurang etis lah, tetapi itu hak demokrasi masing-masing karena itu kan tentu di menterinya yang ada di Kabinet dengan fraksi kadang-kadang memang beda pendapat," kata JK di Kantor Wapres RI, Jakarta, Selasa (31/10).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK