Pemprov DKI Segera Ambil Alih Pusdok Sastra HB Jassin

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk merevitalisasi dan mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat.

UPT yang efektif bekerja per Januari 2018 itu juga akan melakukan digitalisasi atas seluruh koleksi sastra di pusat dokumentasi yang diresmikan pada 30 Mei 1977 silam. 

Lihat juga: Rizal Ramli Kritik Keberadaan Mal di Jakarta

"Kemudian, kita akan mengangkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang mengelola yayasan HB Jassin untuk menjadi pengawas UPT," kata Anies.

Pernyataan itu ia lontarkan usai pertemuan dengan tim pengelola PDS HB Jassin, termasuk Ketua Dewan Pembina Yayasan Dokumentasi HB Jassin, Ajip Rosidi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Anies mengaku belum memperhitungkan angka anggaran untuk program revitalisasi PDS HB Jassin yang akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018.

Kemudian, lanjut Anies, seluruh aset koleksi dan posisi karyawan PDS HB Jassin akan diambil alih oleh UPT tersebut. Hal itu berarti, akan ada penyerahan dari yayasan kepada Pemprov DKI yang dijadwalkan dilakukan pekan depan. Selanjutnya pengelolaanya pun menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

Lihat juga: 'Ahok Abaikan Kebudayaan dalam Bangun Jakarta'

Anies mengatakan Pemprov DKI akan bersurat secara resmi, Jumat (3/11), kepada yayasan PDS HB Jassin agar menginventarisasi seluruh asetnya. Kedua pihak lalu akan menekan perjanjian kerja sama setelah tercapai kesepakatan atas ambil alih PDS HB Jassin.

Terkait lokasi PDS HB Jassin, Anies mengaku belum mengetahui apakah akan direlokasi atau tidak.

"Sekarang yang penting adalah menyelamatkan koleksinya dan menyelamatkan yang bekerja di situ. Sambil kita cari solusi terbaik untuk jangka panjang. UPT kita bentuk untuk menyelamatkan ini," kata Anies.

Suasana di PDS HB Jassin, Jakarta. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)

Gaji Belum Terbayar

Anies menyebut hingga saat ini masih ada karyawan PDS HB Jassin yang gajinya belum terbayarkan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu berjanji akan membantu melunasi gaji mereka.

"Bahkan, sudah ada tiga bulan yang gajinya belum terbayarkan. Pemprov akan mengambil alih tanggung jawab penggajian sembilan orang karyawan yang sekarang bekerja," ujarnya.

Sementara itu, Ajip yang terduduk di kursi roda karena sakit, menyebut bahwa pihaknya menerima langkah Pemprov DKI untuk mengambilalih pengelolaan PDS HB Jassin karena masalah keuangan yayasan.

Masalah keuangan membuat yayasan kesulitan membeli koleksi baru dan melakukan dokumentasi secara digital.

"Persoalannya kan kita realistis. Yayasan ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan karena (biaya) cukup besar," kata Ajip.

Revitalisasi PDS HB Jassin adalah salah satu janji Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada 2017.

Lihat juga: Anies Ingin Besarkan Pusat Sastra HB Jassin

Anies-Sandi berambisi PDS HB Jassin menjadi salah satu tempat rujukan seni di Jakarta, nasional, bahkan internasional.

"Saya berkomitmen untuk merawat karya-karya sastra ini karena ini luar biasa. Betapa di kemudian hari (PDS HB Jassin) akan menjadi harta karun sastra Indonesia," kata Anies.

Saat ini kondisi pusat dokumentasi itu kurang terkelola dengan baik. Penyebabnya adalah dana yang kurang. PDS HB Jassin sempat mendapat suntikan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta, namun tahun 2016, hibah dihentikan.

Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Pemprov DKI tak lagi bisa memberikan bantuan dana lantaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pada pasal 4 tertulis bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun hibah tidak dapat diberikan berturut-turut setiap tahun.

Lihat juga: Ahok Klaim Sudah Berikan Dana Hibah Untuk PDS HB Jassin