Cegah Terjaring OTT, Asosiasi Bupati Kerja Sama dengan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan asosiasi bupati se-Indonesia ini untuk meminta lembaga antirasuah membangun sistem pencegahan pada pemerintahan daerah.

"Kita meminta masukan kepada KPK untuk nanti masuk di rapat kerja regional kita, untuk bersama-sama membicarakan, kira-kira jalan keluarnya yang bagus seperti apa," kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/11).

Lihat juga: KPK Geledah 15 Lokasi, Kumpulkan Bukti Suap Bupati Nganjuk

Mardani yang juga menjabat Bupati Tanah Bumbu, mengakui kedatangan pihaknya menyusul maraknya bupati yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.

Dalam lima bulan terakhir, sedikitnya ada tujuh kepala daerah, termasuk tiga bupati yang dicokok KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT). Mereka adalah Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain.

Kemudian, Wali Kota nonaktif Tegal Siti Mashita, Bupati Pamekasan nonaktif Ahmad Syafii, Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko, Wali Kota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi, dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Lihat juga: Ironi OTT dan Mandulnya Peran Pemda Cegah Korupsi

Dia berharap setelah pertemuan awal ini ada kerja sama antara Apkasi.

"Kita mau ada ya pencegahan dulu," tuturnya.

Mardani mengatakan, dalam pertemuan tadi, pihaknya diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan.

Menurut Mardani, permasalahan yang terjadi di pemerintahan kabupaten bakal dibahas di enam regional. Nantinya KPK akan menyampaikan pandangannya terkait pencegahan korupsi di masing-masing regional tersebut.

"Dari pembahasan regional itu mana yang menjadi masalah-masalah, itulah yang kita rumuskan bersama sehingga menjadi jalan keluar bagi bangsa ini," ujarnya.