Sandiaga Tegaskan Tak Akan Lari dari Kontrak Politik Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin akan berkomitmen memenuhi kontrak politik yang telah disepakati dengan para buruh saat masa kampanye.

Massa buruh sebelumnya mencabut mandat dukungan terhadap Sandi dan Gubernur DKI Anies Baswedan karena dianggap melanggar kontrak politik tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI.

"Kami akan tunaikan sesuai dengan poin per poin itu. Kami tidak akan lari, kami akan 100 persen komitmen," ujar Sandi saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (11/11).

Lihat juga: Buruh Rela Gaji Dipotong Ikut Demo Daripada UMP Turun

Isi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi itu di antaranya memuat tuntutan penghentian sistem kerja outsourcing, subsidi kepemilikan rumah murah, menyediakan transportasi publik bersubsidi, termasuk menetapkan UMP DKI sesuai mekanisme dewan pengupahan.

Terkait penetapan UMP DKI, massa buruh menganggap Anies-Sandi ingkar karena tak memenuhi keinginan buruh yang meminta upah minimum dari Rp3,3 juta menjadi Rp3,9 juta. Sementara Anies-Sandi mengacu pada PP 78/2015 sehingga UMP menjadi Rp3,6 juta.

Sandi mengklaim akan tetap menerima masukan maupun informasi dari pihak buruh terkait kemungkinan penentuan UMP selanjutnya.

"Tentu kami akan lakukan forum silaturahmi dengan teman-teman buruh agar dapat berkomunikasi dengan baik,” katanya.

Lihat juga: Anies Minta Waktu Penuhi Kontrak Politik dengan Buruh

Para buruh melakukan aksi demo di Balai Kota dan Istana Negara bertepatan dengan hari pahlawan, Jumat (10/11).

Aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, permintaan untuk mencabut PP 78 tentang Upah Murah. Kedua, permintaan untuk revisi UMP DKI menjadi Rp3.917.000. Ketiga, permintaan untuk menurunkan harga listrik dan kebutuhan pokok.

Lihat juga: Buruh Minta Mendagri Tak Campuri Urusan Pengupahan

(ugo)