Polri Imbau DKI Jakarta Utamakan Transportasi Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke Lumowa menilai DKI Jakarta seharusnya lebih mengutamakan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

Hal tersebut diimbau Royke sebagai tanggapan atas rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin mencabut larangan melintas bagi sepeda motor di kawasan Sudirman-Thamrin-Merdeka Barat.

Lihat juga: Sandiaga Andalkan ERP untuk Pajak Kemacetan

"Kalau itu (pencabutan larangan kendaraan roda dua) mengenyampingkan angkutan umum tidak setuju, tetap harus mengutamakan angkutan umum," ujar Royke di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/11).

Sejauh ini, Royke mengatakan, tidak mengetahui alasan mendetail dari rencana Anies tersebut. Jenderal polisi bintang dua itu menilai pemprov DKI seharusnya sudah memperhitungkan sebab-akibat serta untung-rugi dari rencana itu.

Di satu sisi, Royke menyatakan hal mendesak yang perlu dipenuhi Pemprov DKI Jakarta adalah ketersediaan dan penggunaan transportasi publik yang lebih masif dibandingkan kendaraan pribadi.

"Kalau tanya ke saya, bagaimanapun juga di kota Metropolitan seperti ini kendaraan umum harus dibesarkan lebih dulu," kata dia.

Larangan sepeda motor melintas di kawasan Sudirman-Thamrin-Merdeka Barat adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerapkan larangan sepeda motor melintas demi menunjang kebijakan jalan berbayar (ERP).

Lihat juga: Jalan Berbayar di Sudirman-Thamrin Bisa Berlaku untuk Pemotor

Larangan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor serta Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian lalu lintas melalui kebijakan ERP atau Electronic Road Pricing.

Namun, Anies menginginkan semua warga bisa mengakses kebebasan melintas di jalanan Jakarta. Oleh karena itu, pemenang Pilkada DKI 2017 itu menilai larangan melintas bagi sepeda motor tak relevan lagi.

Imbas dari rencana pencabutan larangan melintas sepeda motor itu berimbas pada rencana penerapan ERP. Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini disebutkan tengah mengaji kembali jika ERP pun diterapkan untuk sepeda motor. (kid)