Sandiaga Minta Satpol PP Jaga Jalan Inspeksi Tanah Abang
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 14 Nov 2017 20:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga Jalan Inspeksi Tanah Abang yang berada di pinggiran Banjir Kanal Barat tetap steril dari bangunan liar.
"Mereka sekarang harus membersihkan tempatnya, dan [permukiman liar] tidak boleh lagi ada di situ. Dan, kita tempatkan aparat di sana untuk antisipasi agar mereka tidak ke sana lagi," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/11).
Instruksi tersebut, kata Sandi, sudah diberikan kepada Kepala Satpol PP Yani Wahyu. Sandi berharap para aparat pengawal perda itu bisa ditempatkan lebih cepat. Sandi juga meminta agar Satpol PP mampu mensosialisasikan kepada publik agar tak melakukan upaya membangun bangunan di tanah negara tersebut.
"Tentunya secara tegas dan persuasif memberikan pesan yang jelas pada para penghuni yang kemarin, jangan kembali lagi," kata Sandi.
Berdasarkan pantauan yang dilihatnya dari drone, kata Sandi, Jalan Inspeksi Tanah Abang kini sudah bersih dari gubuk liar. Atas dasar itu, katanya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah bisa mengerahkan alat berat untuk memastikan pengerukan Banjir Kanal Barat tidak terkendala bangunan ilegal di sana.
"Saya ingin berterima kasih ke tim Wali Kota Jakarta Pusat kemarin sudah dengan rukun, sejuk, dan damai bisa menyelesaikan penertiban dari Banjir Kanal Barat untuk memastikan pengerukan yang akan dilakukan pemerintah pusat bisa berjalan," kata Sandi.
Senin (13/11) kemarin, Satpol PP telah menertibkan kurang lebih 200 bangunan nonpermanen berupa gubuk terbuat dari papan tripleks dan terpal. Setelah diberikan tiga kali surat peringatan, Yani menyebut, sebagian warga ada yang inisiatif membongkar sendiri bangunannya, dan ada juga yang menunggu eksekusi Pemprov DKI.
"Alhamdulillah di lapangan, setelah dilakukan sosialisasi oleh pak wali kota, lurah, dan camat, sebagian besar ada yang bongkar sendiri. Sebagian lagi menunggu apakah jadi dieksekusi," katanya.
Di tempat yang sama, Yani menyatakan akan menindak tegas oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran meminta pungutan liar, termasuk di kawasan Tanah Abang.
"Saya sudah wanti-wanti kepada seluruh jajaran, jangan bermain-main di lapangan apalagi melakukan pungli dan sebagainya, kegiatan tercela, dan sebagainya. Ini yang akan kami sanksi," kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta.
Yani juga mengaku masih akan menyelidiki pelanggaran di Tanah Abang, termasuk dugaan adanya praktik sewa-menyewa trotoar antara preman setempat dengan PKL.
"Ini kan baru sekadar informasi, baru dugaan," kata Yani.
"Saya terima kasih sekali sama Ombudsman yang telah melakukan pengawasan terhadap tugas kami aparat kemanan," ujarnya melanjutkan.
Sementara itu, Yani menyebutkan bahwa konsep penataan kawasan Tanah Abang hingga kini masih dirumuskan di level pimpinan, yakni gubernur dan wakil gubernur. Meski begitu, Yani tidak bisa memungkiri bahwa trotoar di sekitar pasar Tanah Abang saat ini memang belum bisa sepenuhnya steril dari pedagang liar.
Ia mengaku tetap mengupayakan agar pedagang tidak mengganggu garis kuning di trotoar yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, khususnya tuna netra.
Sebelumnya, dari hasil pemantauan tim Ombudsman, terdapat dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh oknum Satpol PP di Tanah Abang terkait dengan kedekatannya dengan salah satu preman di lokasi tersebut. Dengan demikian, ada oknum yang dapat menjamin para pedagang tidak akan terkena razia.
(kid/asa)
"Mereka sekarang harus membersihkan tempatnya, dan [permukiman liar] tidak boleh lagi ada di situ. Dan, kita tempatkan aparat di sana untuk antisipasi agar mereka tidak ke sana lagi," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/11).
Instruksi tersebut, kata Sandi, sudah diberikan kepada Kepala Satpol PP Yani Wahyu. Sandi berharap para aparat pengawal perda itu bisa ditempatkan lebih cepat. Sandi juga meminta agar Satpol PP mampu mensosialisasikan kepada publik agar tak melakukan upaya membangun bangunan di tanah negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan pantauan yang dilihatnya dari drone, kata Sandi, Jalan Inspeksi Tanah Abang kini sudah bersih dari gubuk liar. Atas dasar itu, katanya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah bisa mengerahkan alat berat untuk memastikan pengerukan Banjir Kanal Barat tidak terkendala bangunan ilegal di sana.
Senin (13/11) kemarin, Satpol PP telah menertibkan kurang lebih 200 bangunan nonpermanen berupa gubuk terbuat dari papan tripleks dan terpal. Setelah diberikan tiga kali surat peringatan, Yani menyebut, sebagian warga ada yang inisiatif membongkar sendiri bangunannya, dan ada juga yang menunggu eksekusi Pemprov DKI.
"Alhamdulillah di lapangan, setelah dilakukan sosialisasi oleh pak wali kota, lurah, dan camat, sebagian besar ada yang bongkar sendiri. Sebagian lagi menunggu apakah jadi dieksekusi," katanya.
Di tempat yang sama, Yani menyatakan akan menindak tegas oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran meminta pungutan liar, termasuk di kawasan Tanah Abang.
"Saya sudah wanti-wanti kepada seluruh jajaran, jangan bermain-main di lapangan apalagi melakukan pungli dan sebagainya, kegiatan tercela, dan sebagainya. Ini yang akan kami sanksi," kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta.
Yani juga mengaku masih akan menyelidiki pelanggaran di Tanah Abang, termasuk dugaan adanya praktik sewa-menyewa trotoar antara preman setempat dengan PKL.
"Ini kan baru sekadar informasi, baru dugaan," kata Yani.
"Saya terima kasih sekali sama Ombudsman yang telah melakukan pengawasan terhadap tugas kami aparat kemanan," ujarnya melanjutkan.
Sementara itu, Yani menyebutkan bahwa konsep penataan kawasan Tanah Abang hingga kini masih dirumuskan di level pimpinan, yakni gubernur dan wakil gubernur. Meski begitu, Yani tidak bisa memungkiri bahwa trotoar di sekitar pasar Tanah Abang saat ini memang belum bisa sepenuhnya steril dari pedagang liar.
Ia mengaku tetap mengupayakan agar pedagang tidak mengganggu garis kuning di trotoar yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas, khususnya tuna netra.
Sebelumnya, dari hasil pemantauan tim Ombudsman, terdapat dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh oknum Satpol PP di Tanah Abang terkait dengan kedekatannya dengan salah satu preman di lokasi tersebut. Dengan demikian, ada oknum yang dapat menjamin para pedagang tidak akan terkena razia.
(kid/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK