Anies-Sandi Paparkan Visi-Misi di DPRD DKI Hari Ini
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 15 Nov 2017 10:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rabu (15/10) pagi, Anies Baswedan akan membacakan pidato resmi perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta. Isinya, visi, misi, dan program kerjanya dalam memimpin Jakarta lima tahun ke depan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu juga akan berpidato tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.
Tiba di Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 07.50 WIB, Anies sama sekali enggan bicara soal persiapan pidatonya di depan jajaran DPRD nanti. Ia beralasan, ada tamu dari The Nippon Foundation yang harus segera ditemui untuk membahas kerjasama antara Jepang dan Jakarta dalam memberantas penyakit kusta.
Rencana pidato Anies di hadapan DPRD DKI sendiri sempat menjadi sorotan karena dalam berbagai kesempatan pihak legislator menolak terlaksananya pidato yang rencananya digelar melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI itu.
Anies sebelumnya menyebut alangkah baiknya dalam mengawali pemerintahan di DKI dirinya bersama Sandi terlebih dahulu 'kulo nuwun' kepada DPRD. Alhasil, ia memilih bungkam soal rincian program kepada publik sebelum memaparkannya kepada legislatif.
DPRD DKI sendiri terbelah dalam menanggapi soal Rapat Paripurna Istimewa itu. Beberapa kali agenda Paripurna Istimewa batal digelar. Batalnya paripurna itu lantaran DPRD DKI tidak mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi syarat terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa.
Fraksi PDI Perjuangan tidak menganggap ada urgensi dalam pelaksanaan Rapat Paripurna itu. Menurut mereka, gelaran itu hanya seremonial saja. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang berasal dari F-PDIP, bahkan terang-terangan mengaku enggan memberi lampu hijau pada rapat ini.
Ia menilai, Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017 yang meminta DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan Anies-Sandi bukanlah produk hukum yang wajib dilaksanakan.
Di pihak lain, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufiq yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra menyebut paripurna wajib digelar karena adanya surat dari Kemendagri itu.
Sebagai informasi, Anies-Sandi menang Pilkada DKI 2017 setelah diusung Partai Gerindra dan PKS. Sementara, PDIP mengusung kompetitor Anies-Sandi, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Namun, perbedaan pandangan itu cair setelah Anies-sandi bertemu Prasetyo dalam gelaran coffee morning di rumah dinas Ketua DPRD DKI, di Menteng, Jakarta, Senin (6/11). Pemaparan visi-misi Anies-Sandi tinggal tunggu waktu.
"Terus terang saja, Pak Anies dan Pak Sandi dengan kami itu enggak ada masalah. Pada waktunya, (Anies) akan membacakan visi-misinya di posisi paripurna yang betul," aku Prasetyo. (arh/djm)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu juga akan berpidato tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.
Tiba di Balai Kota DKI Jakarta pada pukul 07.50 WIB, Anies sama sekali enggan bicara soal persiapan pidatonya di depan jajaran DPRD nanti. Ia beralasan, ada tamu dari The Nippon Foundation yang harus segera ditemui untuk membahas kerjasama antara Jepang dan Jakarta dalam memberantas penyakit kusta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies sebelumnya menyebut alangkah baiknya dalam mengawali pemerintahan di DKI dirinya bersama Sandi terlebih dahulu 'kulo nuwun' kepada DPRD. Alhasil, ia memilih bungkam soal rincian program kepada publik sebelum memaparkannya kepada legislatif.
Fraksi PDI Perjuangan tidak menganggap ada urgensi dalam pelaksanaan Rapat Paripurna itu. Menurut mereka, gelaran itu hanya seremonial saja. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang berasal dari F-PDIP, bahkan terang-terangan mengaku enggan memberi lampu hijau pada rapat ini.
Ia menilai, Surat Edaran Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017 yang meminta DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan Anies-Sandi bukanlah produk hukum yang wajib dilaksanakan.
Di pihak lain, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufiq yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra menyebut paripurna wajib digelar karena adanya surat dari Kemendagri itu.
Sebagai informasi, Anies-Sandi menang Pilkada DKI 2017 setelah diusung Partai Gerindra dan PKS. Sementara, PDIP mengusung kompetitor Anies-Sandi, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Namun, perbedaan pandangan itu cair setelah Anies-sandi bertemu Prasetyo dalam gelaran coffee morning di rumah dinas Ketua DPRD DKI, di Menteng, Jakarta, Senin (6/11). Pemaparan visi-misi Anies-Sandi tinggal tunggu waktu.
"Terus terang saja, Pak Anies dan Pak Sandi dengan kami itu enggak ada masalah. Pada waktunya, (Anies) akan membacakan visi-misinya di posisi paripurna yang betul," aku Prasetyo. (arh/djm)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK