Komnas HAM Tak Jamin Berhasil Mediasi KKB-Polri
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Jumat, 17 Nov 2017 18:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyambut baik permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memediasi Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Timika, Papua.
Meski demikian Komnas HAM mengaku belum bisa memastikan apakah mediasi dapat menjamin konflik antarpihak tersebut dapat diselesaikan.
"Itu terlalu jauh," kata Koordinator Subkomisi Penegakkan HAM Komnas HAM Amiruddin al Rahab pada konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11).
Tito meminta bantuan Komnas HAM melalui media massa untuk memediasi konflik di Papua yang melibatkan personel Polri dan KKB. Amiruddin mengatakan, pihaknya belum mendapatkan permintaan itu secara formal dari Kapolri.
"Hanya lewat media, tetapi respons kami secara terbuka akan melaksanakan fungsinya kalau berkomunikasi baik dengan semua pihak," ujarnya.
Kata Amiruddin, mediasi nantinya bisa membuahkan kesepakatan atau sebaliknya terkait konflik antara Polri dan KKB.
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka apa yang terjadi setelah itu bukan domain Komnas HAM, namun dia berpesan agar ketidaksepakatan jangan dijadikan sebagai pembenar melakukan kekerasan oleh pihak manapun.
Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menambahkan, mediasi hanya bisa dilakukan jika para pihak yang bersengketa bersedia melakukannya.
Saat ini Komnas HAM berusaha membuka akses komunikasi dengan kelompok bersenjata di timur Indonesia tersebut.
Munafrizal menyatakan Komnas HAM sudah mengirim utusan ke Timika, yaitu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua,
"Sedang mencoba komunikasi saat ini dengan berbagai pihak di Tembagapura, tetapi memang komunikasi ini belum terlalu menggembirakan karena butuh waktu," kata Munafrizal.
Komnas HAM juga memberikan syarat kepada kedua belah pihak jika memang serius bersedia dimediasi. Syaratnya adalah kedua pihak harus melakukan gencatan senjata alias menghentikan tindakan agresif masing-masing.
"Agar ada jaminan bahwa masyarakat sipil dijaga rasa keamanannya dan kebutuhan pokok bisa tersalurkan dengan baik karena konsentrasi kami juga di situ," kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam yang juga hadir di konferensi pers.
Konflik antara personel Polri dan TNI dengan KKB di wilayah Tembagapura sudah berlangsung lebih dari tiga pekan.
Seorang Brigadir Mobil (Brimob) Polda Papua Brigadir Firman tewas dalam konflik itu pada Rabu (15/11). Anggota Brimob Polda Papua lainnya, Brigadir Kepala Yongky Rumte mengalami luka tembak di bagian punggung.
Sebelum Firman, anggota Brimob Polda Papua Detasemen B Mimika, Brigadir Satu Berry Pernama Putra juga tewas tertembak saat mengejar KKB pimpinan Sabinus Waker, pada 22 Oktober. Sementara, empat rekannya mengalami luka-luka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini hingga sekarang. (wis)
Meski demikian Komnas HAM mengaku belum bisa memastikan apakah mediasi dapat menjamin konflik antarpihak tersebut dapat diselesaikan.
"Itu terlalu jauh," kata Koordinator Subkomisi Penegakkan HAM Komnas HAM Amiruddin al Rahab pada konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya lewat media, tetapi respons kami secara terbuka akan melaksanakan fungsinya kalau berkomunikasi baik dengan semua pihak," ujarnya.
Kata Amiruddin, mediasi nantinya bisa membuahkan kesepakatan atau sebaliknya terkait konflik antara Polri dan KKB.
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka apa yang terjadi setelah itu bukan domain Komnas HAM, namun dia berpesan agar ketidaksepakatan jangan dijadikan sebagai pembenar melakukan kekerasan oleh pihak manapun.
Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan menambahkan, mediasi hanya bisa dilakukan jika para pihak yang bersengketa bersedia melakukannya.
Saat ini Komnas HAM berusaha membuka akses komunikasi dengan kelompok bersenjata di timur Indonesia tersebut.
Munafrizal menyatakan Komnas HAM sudah mengirim utusan ke Timika, yaitu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua,
"Sedang mencoba komunikasi saat ini dengan berbagai pihak di Tembagapura, tetapi memang komunikasi ini belum terlalu menggembirakan karena butuh waktu," kata Munafrizal.
Komnas HAM juga memberikan syarat kepada kedua belah pihak jika memang serius bersedia dimediasi. Syaratnya adalah kedua pihak harus melakukan gencatan senjata alias menghentikan tindakan agresif masing-masing.
"Agar ada jaminan bahwa masyarakat sipil dijaga rasa keamanannya dan kebutuhan pokok bisa tersalurkan dengan baik karena konsentrasi kami juga di situ," kata Komisioner Komnas HAM Chairul Anam yang juga hadir di konferensi pers.
Konflik antara personel Polri dan TNI dengan KKB di wilayah Tembagapura sudah berlangsung lebih dari tiga pekan.
Seorang Brigadir Mobil (Brimob) Polda Papua Brigadir Firman tewas dalam konflik itu pada Rabu (15/11). Anggota Brimob Polda Papua lainnya, Brigadir Kepala Yongky Rumte mengalami luka tembak di bagian punggung.
Sebelum Firman, anggota Brimob Polda Papua Detasemen B Mimika, Brigadir Satu Berry Pernama Putra juga tewas tertembak saat mengejar KKB pimpinan Sabinus Waker, pada 22 Oktober. Sementara, empat rekannya mengalami luka-luka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini hingga sekarang. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK