Dewan Pakar Dukung Golkar Gelar Munaslub dan Idrus Plt Ketum

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Senin, 20 Nov 2017 19:34 WIB
Dewan Pakar juga mengusulkan tiga nama untuk jadi Plt Sekjen yakni Agus Gumiwang Kartasasmita,  Lamhot Sinaga dan Sarmuji.
Agung Laksono minta Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pakar meminta agar Dewan Pimpinan Pusat Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) karena Ketua Umum saat ini, Setya Novanto, berada di penjara. Keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pakar DPP Golkar, sore ini, Senin (20/11).

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan, menyikapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di kepimpimpinan partai terkait kasus e-KTP, maka diperlukan langkah penyelamatan internal partai.
"Mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda Munaslub bersifat tunggal, yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Dewan Pakar, kata Agung, juga mendukung usulan Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum untuk menjalankan tugas keseharian partai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar sesegera mungkin," ujar Agung.
Dewan Pakar Dukung Golkar Gelar Munaslub dan Idrus Plt KetumDewan Pakar juga mendukung Idrus Marham menjadi Plt Ketua Umum Golkar. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Selain itu, Dewan Pakar juga mengusulkan tiga nama pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Golkar karena penunjukan Idrus sebagai plt ketua umum.

Ketiga nama itu yakni, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua DPP Golkar Lamhot Sinaga dan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji. 

Saat ini, lanjutnya, Dewan Pakar sedang mempersiapkan usulan tata cara pemilihan ketua umum yang baru, untuk mencegah terjadinya money politics yang bersifat transaksional.
Sementara itu, mengenai penahanan Novanto terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, Dewan Pakar meminta agar KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih.

"Melakukan penegakan hukum kasus e-KTP kepada semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh dengan tidak hanya terfokus pada kader-kader Partai Golkar saja," kata Agung.

Usulan Dewan Pakar ini, tambah Agung, akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Golkar yang akan diselenggarakan Selasa (21/11) besok dengan agenda konsolidasi internal partai. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER