Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pergantian posisi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR yang dijabat Setya Novanto, tidak perlu didesak-desak. Idrus mengatakan, Novanto sudah mengikhlaskan semua jabatannya itu.
Hal tersebut menurut Idrus disampaikan Setnov, sapaan Setya, kepadanya beberapa hari lalu sebelum penahanan dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pak Nov itu sudah menyampaikan kepada saya, ya bahwa kalau memang proses perjalanannya seperti ini, dia ikhlaskan semua. Pak Novanto mengikhlaskan semua dengan mekanisme yang ada," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Senin (20/11).
Idrus menambahkan, Novanto juga tidak akan menghambat mekanisme pergantian itu, baik di internal partai maupun di DPR. "Itu yang disampaikan kepada saya," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idrus pun meminta, agar pergantian kepimpinan di partainya maupun di parlemen tidak perlu didesak-desak oleh kepentingan tertentu yang seolah menggambarkan kondisi akan kiamat.
 Setya Novanto disebut Idrus Marham sudah mengikhlaskan jabatannya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Dia meminta agar semua pihak menghormati proses dan mekanisme yang berlangsung di internal partai berlogo beringin itu.
"Supaya keharmonisan komunikasi politik antara Golkar dengan partai-partai lain itu tetap terjaga. Sehingga mitra kami dalam perjuangan politik tetap dinamis dan produktif," katanya.
Untuk itu, kata Idrus, rapat pleno yang digelar besok dengan agenda konsolidasi internal partai sekaligus penunjukan pelaksana tugas ketua umum akan menentukan proses keberlanjutan roda organisasi partainya.
Hal itu sudah sesuai dengan aspirasi dari sesepuh dan senior yang menyarankan agar Golkar segera melakukan konsolidasi internal.
DPP Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi kepemimpinan partai usai Ketua Umum Setya Novanto resmi ditahan KPK tadi malam.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno yang rencananya digelar besok juga akan membahas desakan tentang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), yang salah satunya disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
(sur)