Anggota DPR Tak Kaget KKSB Minta Referendum Papua
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2017 07:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengaku tak heran mendengar tuntutan referendum kelompok bersenjata yang beraksi di wilayah Tembagapura, Papua.
Demikian dilontarkan Hasanuddin soal kelompok yang oleh pemerintah telah didefinisikan sebagai kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB), i kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hsanuddin menilai KKSB tersebut merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga wajar jika berupaya melepaskan diri dari Indonesia.
"Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB lah. Saya yakin itu OPM. Bagian dari kegiatan mereka," ucap Hasanuddin usai menghadiri diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (23/11).
Hasanuddin menganggap apa yang dilakukan KKSB selama ini di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua bukan kriminal biasa. Dia berasumsi demikian berangkat dari langkah KKSB yang mengisolasi dua desa, yakni desa Banti dan Kimbely di Tembagapura sebelum berhasil diamankan Satgas Penanggulangan KKB gabungan TNI-Polri.
Politikus PDIP itu lalu meminta masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan istilah untuk disematkan kepada kelompok kriminal tersebut.
"Tidak usah diskusi. Yang paling penting tindak. Selesai. Ngapain kita terus diskusi musuh pada berlari," kata mantan perwira tinggi TNI ini.
Mengenai perlu atau tidaknya TNI dilibatkan dalam menghadapi KKSB, Hasanuddin tidak mau memberi banyak tanggapan. Hal terpenting adalah menyelamatkan warga yang terisolasi bagaimana pun caranya.
"Ya terserah presiden lah," kata Hasanuddin.
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan KKSB meminta pemerintah Indonesia menyetujui adanya pemilihan bebas untuk warga Papua menentukan nasibnya sendiri. Mereka lalu meminta Pemprov Papua dan Papua Barat ditutup, lalu diganti dengan pemerintah perwalian PBB.
KKSB juga meminta agar pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari bumi cenderawasih. Tak ketinggalan, KKSB pun mendesak agar perusahaan tambang PT Freeport ditutup selekas mungkin. (kid)
Demikian dilontarkan Hasanuddin soal kelompok yang oleh pemerintah telah didefinisikan sebagai kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB), i kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hsanuddin menilai KKSB tersebut merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga wajar jika berupaya melepaskan diri dari Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin menganggap apa yang dilakukan KKSB selama ini di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua bukan kriminal biasa. Dia berasumsi demikian berangkat dari langkah KKSB yang mengisolasi dua desa, yakni desa Banti dan Kimbely di Tembagapura sebelum berhasil diamankan Satgas Penanggulangan KKB gabungan TNI-Polri.
"Tidak usah diskusi. Yang paling penting tindak. Selesai. Ngapain kita terus diskusi musuh pada berlari," kata mantan perwira tinggi TNI ini.
Mengenai perlu atau tidaknya TNI dilibatkan dalam menghadapi KKSB, Hasanuddin tidak mau memberi banyak tanggapan. Hal terpenting adalah menyelamatkan warga yang terisolasi bagaimana pun caranya.
"Ya terserah presiden lah," kata Hasanuddin.
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan KKSB meminta pemerintah Indonesia menyetujui adanya pemilihan bebas untuk warga Papua menentukan nasibnya sendiri. Mereka lalu meminta Pemprov Papua dan Papua Barat ditutup, lalu diganti dengan pemerintah perwalian PBB.
KKSB juga meminta agar pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari bumi cenderawasih. Tak ketinggalan, KKSB pun mendesak agar perusahaan tambang PT Freeport ditutup selekas mungkin. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK