Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Ketum
Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, DPP Golkar akan melakukan rapat dengan seluruh Ketua DPD Tingkat I Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11). Pertemuan dilakukan dalam rangka proses konsolidasi hasil rapat pleno.
"Besok kami mengundang seluruh Ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia," ujar Idrus di Kantor DPP, Jakarta, Jumat (24/11).
Idrus memaparkan, pertemuan dengan seluruh DPD Golkar Tingkat I untuk membuktikan Golkar dalam kondisi solid meski sedang diterpa masalah besar. Salah satunya karena Ketum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Idrus menampik, ada sejumlah DPD yang mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melengserkan Setnov. Ia berkata, pertemuan antara DPP dan DPD akan mengonfirmasi soal desakan tersebut.
Bahkan, ia menampik, pertemuan tersebut sebagai upaya DPP meredam sejumlah DPD yang meminta Munaslub. Ia menilai, seluruh DPD memahami keputusan pleno harus ditaati semua pihak di internal Golkar.
"Kami tidak ada yang meredam. Semua sudah dewasa dan cerdas berpolitik. Karena sudah jalan dengan sendirinya sebagai sebuah sistem," ujarnya.
Keputusan Rapat Pleno Sesuai ProsedurIdrus menyatakan, proses pengambilan keputusan dalam rapat pleno diambil berdasarkan ketentuan AD/ART
Golkar.
Ia berkata, banyak perdebatan yang sempat terjadi dalam rapat itu. Akan tetapi, perdebatan masih berada pada jalur konstitusional partai.
"Perdebatan (dalam pleno) mengacu pada AD/ART. Kita mengacu ke situ," ujar Idrus.
Keputusan juga diklaim diambil secara demokratis dengan memperhatikan tiga hal, yakni bersarkan suasana kebatinan Setnov yang kini ditahan di Rutan KPK.
Kedua, kata Idrus, keputusan rapat pleno diambil berdasarkan suasana kebatinan seluruh pengurus dan kader yang prihatin dengan kondisi Golkar saat ini.
"Yang terpenting lagi adalah suasana kebatinan rakyat Indonesia, khususnya konstituen Partai Golkar. Jadi ini yang dijadikan dasar pertimbangan kesimpulan itu (hasil rapat pleno)," ujarnya.
Lebih dari itu, ia menegaskan, semua internal Golkar wajib menerima, memahami, dan melaksanakan seluruh keputusan rapat pleno tersebut.
"Tidak ada alasan tidak memahami. Karena bahwa wacana yang ada kami rangkai dengan sistem dan disepakati di situ (rapat pleno
Golkar)," ujar Idrus.
(djm/djm)