Mayoritas Badan Negara Belum Patuhi Standar Pelayanan Publik

Martahan Sohuturon , CNN Indonesia | Jumat, 08/12/2017 03:10 WIB
Mayoritas Badan Negara Belum Patuhi Standar Pelayanan Publik Hasil survei Ombudsman menyatakan bahwa mayoritas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah belum mematuhi standar pelayanan publik. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa mayoritas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten belum mematuhi standar pelayanan publik.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 14 kementerian dan lembaga serta 104 pemerintahan daerah ditemukan bahwa hanya sebesar 35 persen yang berada di zona hijau atau memiliki kepatuhan tinggi terkait standar pelayanan publik.

Dia melanjutkan, 57 persen lainnya berada di zona kuning alias tingkat kepatuhan sedang, dan 8 persen berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah.

"Itu hasil survei kami di 2017. Zona hijau berarti institusi itu memiliki tingkat kepatutan yang tinggi, zona kuning berarti kepatuhan sedang, sedangkan kepatuhan rendah pada zona merah," kata Amzulian usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).
Menurutnya, salah satu masalah yang membuat kementerian dianggap buruk dalam pelayanan publik adalah penundaan berlarut. Sejumlah laporan, kata dia, menyatakan beberapa kementerian terlalu lama dalam melayani sehingga kepentingan publik pun tertunda.

Dia melanjutkan, masalah penundaan harus segera diperbaiki karena berpotensi menimbulkan suap atau pungutan liar. Pelayanan yang tak disengaja atau disengaja lamban, menurutnya, cenderung membuat publik membayar ekstra agar cepat dilayani. 

"Memang hanya sekitar 8 persen saja (dari 10 ribu aduan) yang berkaitan dengan pungli. Namun, aduan-aduan lainnya berpotensi menyebabkan pungli atau suap," ucap Amzulian.
Selain penundaan berlarut, masalah lain yang banyak ditemukan adalah penyalahgunaan wewenang. Amzulian menduga, penyalahgunaan itu terkait dengan upaya memenuhi kepentingan tertentu.

"Seperti yang saya katakan tadi, supaya tidak terjadi penundaan berlarut dalam satu layanan, mungkin orang memberikan sejumlah uang, supaya cepat. Kemudian, penyalahgunaan wewenang, biasanya karena sesuatu di baliknya," ucapnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman La Ode Ida menyatakan bahwa Jokowi memberikan respons yang positif terhadap laporan pihaknya.
Menurut La Ode, Jokowi bahkan meminta Ombudsman untuk membuka hasil survei itu ke hadapan publik, tidak hanya kepada dirinya saja.

"Presiden menekankan, selain dilaporkan kepada beliau, juga dilaporkan ke publik. Intinya biar instansi yang enggak patuh pada standard pelayanan publik atau misalnya maladministrasi diberi sanksi oleh publik sendiri," ucap La Ode.  (has)