Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel direspons banyak kalangan. Pemuka agama Yahudi di Indonesia menyebut pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem kurang tepat dilakukan saat ini.
Salah satu Rabi Yahudi yang enggan disebutkan namanya justru menyesalkan tindakan AS yang mengumumkan dukungan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem untuk saat ini. Menurutnya, pengumuman itu menunggu konflik antara Israel dan Palestina mereda.
"Pengumuman pemindahan (Ibu Kota Israel) itu seharusnya dilakukan setelah konflik antara kedua belah pihak (Israel dan Palestina) mereda. Pernyataan (Trump) ini
timing-nya kurang tepat, karena sebaiknya pemindahan dilakukan saat konflik mereda," ujarnya saat dihubungi
CNNIndonesia.com pada Kamis (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, dia mengatakan, langkah memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem merupakan tindakan yang sudah tepat. Yerusalem sebagai ibu kota Israel bisa dibuktikan dengan data historis.
"Menurut saya sudah memang sejarahnya. Sejarah Israel memang sudah begitu. Mereka semua mengarah ke sana, karena pusat kerajaan Israel di zaman Daud di sana (Yerusalem)," katanya.
Ia menambahkan, tanpa pernyataan maupun bantuan AS pun pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem pasti akan terjadi cepat atau lambat. Sebab, Pemerintah Israel selama ini sering menggaungkan wacana tersebut.
"Pasti akan terjadi pemindahan itu, itu kan sudah lama banget, sebelum AS menyatakan ini aja Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel) sudah ngomong sejak lama," tambahnya.
Sementara itu Hadassah Indonesia, organisasi yang bergerak di bidang edukasi isu-isu Yahudi dan Israel, menilai pernyataan Trump merupakan dukungan Pemerintah AS kepada Israel atas Yerusalem.
"Status sebagai ibu kota ini hanya peneguhan saja dari keberadaan Yerusalem yang selama ini sudah dikenal sebagai ibu kota Israel oleh banyak orang Yahudi dan Kristen," ujarnya.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diumumkan oleh Trump pada Rabu (6/12). Kebijakan itu diambil berdasarkan undang-undang yang telah disahkan sejak 1995 silam tapi selalu ditangguhkan setiap enam bulan oleh semua presiden yang menjabat sebelumnya.
(pmg/gil)