Eks Dirjen Hubla Akui Terima Duit Proyek Pengerukan Pelabuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengaku pernah menerima kartu ATM dan buku tabungan berisi uang Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.

Hal ini diungkapkan Tonny saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengerjaan pengerukan empat pelabuhan dengan terdakwa Adi Putra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12).

“Ya, pernah ada delapan kali transfer,” ujar Tonny saat memberikan keterangan.

Lihat juga: Pejabat Kemenhub Pontang-Panting Kembalikan Suap Rp800 Juta

Uang itu diberikan secara bertahap masing-masing Rp300 juta sebanyak tujuh kali dan Rp200 juta dalam rentang waktu 2016 hingga 2017. Tonny mengklaim uang itu digunakan untuk kegiatan sosial seperti membantu yatim piatu hingga pembangunan sekolah dan rumah sakit.

“Ada untuk pembangunan gereja di Papua, pembangunan sekolah di Papua, biaya rumah sakit, dan bantuan yatim piatu,” katanya.

Lebih lanjut Tonny menuturkan, kartu ATM dan buku tabungan pertama kali ia terima dari Adi Putra pada Agustus 2016. Saat itu kartu ATM telah diisi uang Rp300 juta.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Tonny menyebut Adi Putra telah menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan itu sebagai ucapan terima kasih karena perusahaannya telah menang tender proyek pengerukan dari Kemenhub.

Lihat juga: KPK Kantongi Nama Pejabat Penerima Uang Proyek di Kemenhub

“Di BAP saudara, terdakwa bilang kartu ATM dan buku tabungan ini untuk keperluan bapak karena bapak sudah mengajari saya jadi pemenang tender, betul?” tanya Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri mengkonfirmasi.

“Betul, Yang Mulia,” jawab Tonny.

Sejak saat itu, kartu ATM milik Adi Putra selalu ia bawa. Selain untuk kegiatan sosial, Tonny juga membagikan uang tersebut pada keluarga dan sejumlah anak buahnya dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp5 juta hingga Rp30 juta. Hingga Agustus 2017, lanjut Tonny, uang yang tersisa di ATM sebesar Rp1,17 miliar.

Penyidik KPK menunjukan barang bukti pada operasi tangkap tangan KPK di Kementerian Perhubungan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Proses Lelang

Tonny mengaku mengenal Adi Putra sejak 2015 saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla Kemenhub. Saat itu Adi Putra mengenalkan diri dengan nama Yongki.

Menurutnya, Adi Putra sengaja datang ke kantornya untuk meminta saran terkait proses lelang proyek pengerukan dari Kemenhub.

“Beliau datang ke saya minta saran bagaimana ikut lelang. Saya bilang ikuti saja syarat administrasi, kemudian teknis proses tender, ajukan harga yang wajar, jika merasa menang tapi dikalahkan silakan sanggah,” tuturnya.

Lihat juga: Suap Ditjen Hubla, Pejabat Kemenhub Kebagian Jatah Rp400 Juta

Namun, Tonny mengaku hanya sebentar bertemu dengan Adi Putra. Ia beralasan sibuk karena harus rapat dan mendampingi menteri. Pertemuan dengan Adi Putra kembali dilakukan pada Agustus 2016 saat penyerahan ATM dan buku tabungan.

“Saya ketemu hanya tiga sampai empat kali. Terakhir Agustus 2017,” ucapnya.

Dalam sejumlah pertemuan itu, lanjut Tonny, Adi Putra beberapa kali menanyakan perkembangan penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk beberapa proyek pengerukan. Sebagai dirjen hubla, penerbitan SIKK memang menjadi kewenangan Tonny.

“Dia biasanya tanya SIKK sampai mana. Tapi karena itu di biro hukum saya tanya dulu kemudian baru saya kabari dia,” katanya.

Dalam perkara ini, Adi Putra didakwa menyuap mantan Tonny sebesar Rp2,3 miliar. Suap itu diberikan terkait pengerjaan pengerukan empat pelabuhan di sejumlah daerah.

Adapun empat pelabuhan yang diterbitkan SIKK oleh Tonny yakni pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Pelabuhan Samarinda, pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pengerukan di Bontang Kalimantan Timur, dan pengerukan di Lontar Banten. (pmg/djm)