Mendagri Revisi Anggaran Dana Parpol dan TGUPP di RAPBD DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjaho Kumolo memastikan bakal merevisi sejumlah pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018.

Tjahjo mengungkapkan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah mengevaluasi RAPBD 2018 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, ada sejumlah pos anggaran yang menyalahi aturan.

“Yang menyimpang dari undang-undang ya mohon maaf,” ucap Tjaho di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (19/12).

Lihat juga: Diguyur Rp28 M, Tim Gubernur Anies Mulai Kerja Januari 2018

Salah satu pos yang bakal direvisi adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Dalam RAPBD DKI 2018, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bakal merekrut 73 anggota untuk TGUPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,5 miliar.

Jumlah anggota dan anggaran itu lebih besar dari pemerintahan sebelumnya yang hanya menganggarkan Rp2 miliar untuk 15 anggota TGUPP.

Tjahjo bakal merevisi anggaran TGUPP versi Anies, namun dia tak menyebut nominal yang akan dia tetapkan untuk anggaran tersebut.

“Kalau misalnya jumlah staf ahli yang tadinya 15 jadi mau sekian puluh, aturannya belum ada,” ucap Tjahjo.

Lihat juga: PGRI Diguyur Rp367 Miliar, Guru Swasta Dapat Jatah Rp500 Ribu

Pos anggaran lain dalam RAPBD DKI Jakarta 2018 yang akan direvisi Tjaho yakni dana untuk partai politik.

Anies-Sandi menaikkan dana partai politik dari Rp1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar di RAPBD DKI 2018.

Tjahjo mengatakan, pemerintah memang berencana menaikkan standar dana yang diberikan kepada partai politik. Akan tetapi, hingga saat ini kenaikan belum bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena Presiden Joko Widodo belum menandatangani Peraturan pemerintah.

“PP (peraturan pemerintah) saja belum keluar. Jangan sampai menimbulkan keirian dari daerah lain,” ucap Tjahjo.

Lihat juga: Mendagri Berwenang Alihkan Anggaran DKI ke Pos Prioritas

Tjahjo lalu mengingatkan Anies-Sandi agar memprioritaskan pos-pos penting dalam mengalokasikan anggaran. Misalnya pos yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta penanggulangan banjir dan kemacetan.

Dia juga meminta Anies-Sandi mengalokasikan anggaran kepada daerah tetangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bogor dalam rangka mengurai kemacetan dan banjir bersama-sama.

Tjahjo belum bisa memastikan anggaran yang dikoreksi dalam RAPBD DKI Jakarta bakal dialihkan ke sektor-sektor yang ia sebutkan tersebut.

“Itu nanti akan saya sampaikan dalam rapat terbuka dengan Gubernur dan seluruh jajarannya,” ujar Tjahjo. (wis/gil)