Analisis

Hasrat dan Kekuatan Politik Pejabat KPK

Feri Agus, CNN Indonesia | Sabtu, 30/12/2017 15:34 WIB
Hasrat dan Kekuatan Politik Pejabat KPK Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Foto: Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dedie A Rachim menjadi pejabat aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama yang memilih turun gelanggang ke panggung politik. Dia menerima pinangan Bima Arya untuk mendampingi maju dalam Pemilihan Wali Kota Bogor 2018.

Dedie seorang profesional yang sudah sekitar 12 tahun berkarier di lembaga antirasuah. Jabatan terakhir Dedie di KPK adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi.

Dedie memilih pensiun dini sebagai pegawai lembaga antikorupsi untuk berpolitik dengan mengikuti kontestasi Pilwalkot Bogor 2018. Dia ingin membangun Kota Hujan yang tak lain merupakan 'rumah' baginya.


"Saya melihatnya begini, ini tanggung jawab saja. Saya melihat tentu Bogor itu kan ingin dibawa ke arah yang lebih baik," kata Dedie kepada CNNIndonesia.com kemarin.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, keputusan Dedie maju ke arena politik pemilihan kepala daerah menunjukkan pejabat KPK memiliki hasrat politik dan kekuatan jaringan politik.

Menurut pria yang karib disapa Ubed itu, tak mudah bagi seseorang yang ingin menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah bila tak memiliki jaringan ke sejumlah partai politik.

"Hal lainya menunjukan bahwa pejabat struktural KPK tersebut ternyata memiliki hasrat politik dan jaringan politik," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (30/12).

Ubed menyebut, pilihan seseorang untuk terjun ke arena politik memerlukan pertimbangan matang dengan modal yang dimilikinya. Ubed mengatakan, majunya Dedie yang merupakan pejabat KPK dalam gelanggang politik merupakan fenomena baru.

Dia menduga peran yang sangat strategis di KPK tak cukup mewujudkan misinya memberantas korupsi, sehingga ingin menerapkannya di birokrasi pemerintahan daerah.

"Mungkin yang bersangkutan memiliki misi memberantas korupsi melalui birokrasi," tuturnya.
Namun, Ubed khawatir dengan adanya salah satu pegawai senior di lembaga antirasuah yang berpolitik, akan membuat KPK tak steril dari kepentingan politik. Terlebih para pemimpin KPK telah merestui anak buahnya maju dalam pesta demokrasi lima tahunan di Kota Bogor.

"Itu membuka celah kemungkinan KPK cenderung tidak steril dari kepentingan politik," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, majunya Dedie sebagai sosok profesional karena diminta untuk memperbaiki sistem dan kinerja di birokrasi Pemerintah Kota Bogor, agar lebih baik transparan, melayani dan tanpa korupsi.

Menurut Saut, sah-sah saja pegawai KPK memilih berpolitik, sehingga tak bisa dilarang selama hak politik seseorang untuk dan memilih belum dicabut dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,

"Itu hak politik seseorang, bahkan siapapun tidak boleh melarangnya," ujarnya.

Saat ini kata Saut, masyarakat tinggal melihat perjalanan mereka yang memilih terjun ke lautan politik, apakah akan terus berenang atau tenggelam.

"Tinggal nanti kita melihat soal seseorang (yang terjun ke politik) akan berenang atau tenggelam," kata dia.

Pilihan Dedie berpolitik, menurut Saut ibarat pepatah lama, “Anak ayah digebukin orang tapi sang ayah menyalahkan anak sendiri."

Untuk itu, lanjut Saut, permintaan KPK kepada Dedie lebih tinggi jika terpilih mendampingi Bima Arya memimpin Kota Bogor. Saut menyebut, Dedie harus memiliki konsep dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan, mengingat benar dan jujur saja tidak cukup.

"Tujuan kita kan bukan hanya buat rakyat sejahtera, tapi juga mampu bersaing," ujarnya.
(ugo/ugo)