Berdalih Sumpah Prajurit, Eks KSAU Bungkam pada Penyidik KPK

Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 03/01/2018 21:15 WIB
Berdalih Sumpah Prajurit, Eks KSAU Bungkam pada Penyidik KPK Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn.) Agus Supriatna (tengah), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1). Ia enggan menjawab rinci pertanyaan Penyidik KPK soal dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 karena terikat sumpah prajurit. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna menolak menjawab pertanyaan Penyidik terkait kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW) 101 oleh TNI AU.

Alasannya, Agus masih aktif berdinas ketika pembelian heli itu terjadi. Karena itu, ia terikat sumpah prajurit untuk menjaga kerahasiaan lembaganya saat itu.

"Saksi tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan saat kejadian saksi menjabat sebagai KSAU dan merupakan prajurit aktif sehingga terkait dengan rahasia militer," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1).


Febri melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait sikap Agus tersebut. Menurut Febri, KPK percaya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih berkomitmen dalam pengusutan dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 milik TNI AU tersebut.

"Kami percaya komitmen Panglima TNI masih sama kuatnya dalam pengusutan dugaan korupsi di pengadaan Heli AW-101 ini," tuturnya.

Namun, lanjut Febri, pihaknya belum berencana untuk memanggil kembali Agus dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh dalam kasus itu. Ia menyebut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Puspom TNI.

Sebelumnya, usai diperiksa Penyidik KPK Agus Supriatna mengaku tak boleh sembarangan mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan institusi, termasuk soal pembelian helikopter AW-101. Agus meminta awak media untuk bertanya langsung kepada KPK.

Agus bahkan menunjukkan buku saku, yang salah satu isinya tentang sumpah prajurit. Menurut dia, dirinya akan terus memegang sumpah prajurit nomor 5, yakni akan menjaga segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

"Jadi alat pertahanan sistem senjata untuk militer (sebagai) pengguna, pengelola pasti prajurit. Nah prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit kelima (adalah) memegang sesegala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Itu enggak boleh (dibuka)," dalih Agus.

Saat pembelian helikopter AW-101 dilakukan TNI AU pada 2016, Agus menjabat sebagai KSAU. Helikopter yang saat ini terparkir di Lanud Halim Perdanakusuma itu dibeli melalui PT. Diratama Jaya Mandiri.

KPK menduga, PT Diratama Jaya Mandiri telah melakukan kontrak langsung dengan produsen heli AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, setelah meneken kontrak dengan TNI AU pada Februari 2016, perusahaan itu menaikkan kontraknya menjadi Rp738 miliar.

KPK sejauh ini baru menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Namun, pad akasus yang sama Puspom TNI sudah menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy sebagai tersangka, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Marsekal Muda TNI SB selaku Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara. (arh/gil)