Ombudsman Sebut Penataan Tanah Abang Kurang Koordinasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisioner Ombudsman RI Amzulian Rifai menilai, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penutupan jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang.

Hal ini memicu sambutan kurang positif dari banyak pihak.

"Membangun itu harusnya koordinasi lah. Saya yakin bapak Gubernur punya niat baik. Harusnya lakukan koordinasi, jangan memutuskan sendiri," ujar Amzulian, di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/1).

Lihat juga: Rekayasa Lalin Diujicobakan di Sekitar Blok A Tanah Abang

Ia mencontohkannya dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang tak diajak berkoordinasi dalam penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta. oleh pihak Pemprov.

Hal itu sebelumnya diakui oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Halim Pagarra. Pihaknya pun berencana mengirimkan surat soal penataan lalu lintas di kawasan tersebut.

Padahal, Amzulian melanjutkan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rekayasa lalu lintas merupakan tugas kepolisian.

"Harusnya (terkait penutupan jalan) koordinasi dengan Ditlantas, kemudian ajak juga ahli transportasinya. Diajak bicara semua. Kalau sudah diajak bicara semua kan pasti bisa ditafsirkan berbeda oleh publik," jelas dia.

Lihat juga: Evaluasi Akhir Rekayasa Lalin Tanah Abang Digelar Pekan Depan

Amzulian, yang juga bekas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya itu, menyarankan agar Anies-Sandi bisa mengajak koordinasi pihak terkait saat memutuskan suatu kebijakan agar mudah pelaksanaannya.

"Kalau hasil koordinasi, publik saya yakin dapat menerima. Tapi kalau koordinasinya kurang, ya sulit," pungkasnya.

(arh/gil)