Anies Telepon Menteri ATR/BPN Sebelum Berkirim Surat

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Jumat, 12/01/2018 18:38 WIB
Anies Telepon Menteri ATR/BPN Sebelum Berkirim Surat Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan), 2016. Anies mengaku tetap berhubungan baik dengan Sofyan dalam proses surat-menyurat upaya pembatalan HGB reklamasinya dengan Sofyan. (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terus menjalin komunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil disela-sela aksi saling kirim surat antarkeduanya.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyatakan hubungannya dengan Sofyan berjalan baik seperti biasa.

"Sebelum saya kirim surat, saya sudah ketemu muka dengan Pak Sofyan," ujar Anies, usai menghadiri pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI) tahun 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1).


Selain mengaku sudah menemui Sofyan sebelum berkirim surat, Anies menyebut telah mengabarkan Sofyan via telepon.

"Bahkan ketika suratnya dikirim, saya telepon dulu Pak Sofyan. 'Pak Sofyan, suratnya dalam perjalanannya'," ucap Anies menirukan kembali percakapannya.

Sejak Kamis (11/1) malam kemarin, Anies telah menerima surat tanggapan Kementerian ATR/BPN atas permohonan Anies untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Menanggapi surat tersebut, Anies menyebut akan menunjukkan secara detail di mana saja poin yang diduga cacat administrasi. Ia belum bisa memastikan apakah akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ingin membatalkan sertifikat tersebut.

"Nah, kami akan review lagi surat dari Kepala BPN. Nanti kita akan siapkan karena problem utamanya justru banyak pada aspek administrasi," kata Anies.

Seperti diketahui, Anies mengirim surat kepada Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan HGB di tiga pulau reklamasi tertanggal 29 Desember 2017.

Hal ini dilakukan untuk merealisasikan janji kampanyenya untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. (arh/djm)