PDIP Enggan Ributkan Rangkap Jabatan di Kabinet Jokowi
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 23 Jan 2018 23:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal rangkap jabatan menteri dengan pimpinan partai politik. Jokowi diyakini punya pertimbangan terhadap kebijakannya tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak mempersoalkan rangkap jabatan asal dilakukan secara setara.
"Kami pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa kita ributkan? Yang penting setara semuanya," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1), tanpa menjelaskan arti kata setara yang ia sebutkan.
Saat ini, kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla diisi dua menteri yang merangkap jabatan yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus menjabat Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar.
PDIP, kata Hasto, mendukung apapun sikap Jokowi. Bila rangkap jabatan diperbolehkan karena menghadapi tahun politik, PDIP mempersilakannya. Begitupun jika dilarang, pihaknya bakal tetap mendukung.
"Artinya kita pisahkan antara mengelola negara dan kepentingan partai," katanya.
PDIP, lanjut Hasto, konsisten dengan kebijakan larangan rangkap jabatan yang diambil Jokowi sebelumnya dengan menonaktifkan Puan Maharani sebagai fungsionaris partai ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Hasto menambahkan, PDIP menunggu sikap Jokowi selanjutnya untuk menarik kembali Puan dalam struktur partai. Apapun sikap Jokowi, PDIP disebut siap menjalankannya.
"Ya sebaiknya kalau dalam situasi ketika tantangan dan konsolidasi politik sudah dilakukan dengan baik, seandainya kebijakan itu mau ditinjau ulang pun, PDIP siap melakukannya," katanya.
(wis)
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak mempersoalkan rangkap jabatan asal dilakukan secara setara.
"Kami pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa kita ributkan? Yang penting setara semuanya," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1), tanpa menjelaskan arti kata setara yang ia sebutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus menjabat Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar.
PDIP, lanjut Hasto, konsisten dengan kebijakan larangan rangkap jabatan yang diambil Jokowi sebelumnya dengan menonaktifkan Puan Maharani sebagai fungsionaris partai ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Hasto menambahkan, PDIP menunggu sikap Jokowi selanjutnya untuk menarik kembali Puan dalam struktur partai. Apapun sikap Jokowi, PDIP disebut siap menjalankannya.
"Ya sebaiknya kalau dalam situasi ketika tantangan dan konsolidasi politik sudah dilakukan dengan baik, seandainya kebijakan itu mau ditinjau ulang pun, PDIP siap melakukannya," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK