Tjahjo Tunggu Keppres untuk Buka Nama Penjabat Gubernur Papua
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Rabu, 31 Jan 2018 00:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin membeberkan nama calon Penjabat Gubernur Papua yang dikabarkan bakal berasal dari kalangan perwira tinggi aktif TNI/Polri. Pengumuman baru dilakukan saat calon tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo.
"Saya hanya baru bisa menyampaikan setelah usulan saya keluar (dalam) Keppres (Keputusan Presiden),” kata Tjahjo, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1).
Sebelumnya, Tjahjo mengaku sudah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto untuk memajukan salah satu deputinya sebagai calon Penjabat Gubernur Papua.
Sementara, empat dari tujuh Deputi Menkopolhukam diketahui merupakan perwira tinggi aktif TNI dan Polri.
Tjahjo melanjutkan, saat ini belum ada nama yang diajukan secara resmi kepadanya untuk dijadikan calon Penjabat Gubernur Papua. Jika pun sudah ada, dirinya enggan memberi tahu sebelum adanya keputusan resmi.
“Kalau sudah masuk nama resmi, kami kirim ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) di mana ada koordinasi dengan Menkopolhukam,” kata dia.
Mendagri pun mengaku pasrah jika nama yang diajukannya kelak tak mendapat persetujuan.
“Kalau tidak disetujui oleh Menkopolhukam dan Mensesneg, ya sudah,” kata Tjahjo pasrah.
Papua membutuhkan penjabat Gubernur karena Gubernur Papua Lukas Enembe akan habis masa jabatannya pada 9 April atau sebelum Pilkada Papua 2018 usai.
Tjahjo pernah menyebut, salah satu alasan Penjabat Gubernur sebaiknya dari kalangan TNI/Polri adalah karena tingkat kerawanan konflik yang sangat tinggi. Perwira tinggi TNI/Polri dinilainya dapat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan aparatur pemerintahan secara optimal.
Sebelumnya, Mendagri juga sempat dikritisi sejumlah pihak terkait rencana penempatan dua perwira Polri pada posisi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
(arh)
"Saya hanya baru bisa menyampaikan setelah usulan saya keluar (dalam) Keppres (Keputusan Presiden),” kata Tjahjo, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1).
Sebelumnya, Tjahjo mengaku sudah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto untuk memajukan salah satu deputinya sebagai calon Penjabat Gubernur Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo melanjutkan, saat ini belum ada nama yang diajukan secara resmi kepadanya untuk dijadikan calon Penjabat Gubernur Papua. Jika pun sudah ada, dirinya enggan memberi tahu sebelum adanya keputusan resmi.
“Kalau tidak disetujui oleh Menkopolhukam dan Mensesneg, ya sudah,” kata Tjahjo pasrah.
Papua membutuhkan penjabat Gubernur karena Gubernur Papua Lukas Enembe akan habis masa jabatannya pada 9 April atau sebelum Pilkada Papua 2018 usai.
Tjahjo pernah menyebut, salah satu alasan Penjabat Gubernur sebaiknya dari kalangan TNI/Polri adalah karena tingkat kerawanan konflik yang sangat tinggi. Perwira tinggi TNI/Polri dinilainya dapat menjalin koordinasi dan komunikasi dengan aparatur pemerintahan secara optimal.
Sebelumnya, Mendagri juga sempat dikritisi sejumlah pihak terkait rencana penempatan dua perwira Polri pada posisi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
(arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK