Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berencana untuk mengumpulkan para kader 'Beringin' yang menjabat kepala daerah demi mengingatkan mereka soal kepatuhan terhadap pakta integritas tentang larangan korupsi.
"Kami sudah berencana mengumpulkan para kepala daerah yang sekarang duduk pada [jabatan di] Kabupaten, Kota, maupun Provinsi untuk kami ingatkan kembali," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, kemarin.
Lodewijk mengatakan, seluruh kader yang diusung pihaknya pada jabatan politik sudah menandatangani pakta integritas di atas materai. Pakta intergritas itu, salah satunya, mengatur tentang larangan untuk korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada poin enam pakta tersebut, misalnya, DPP Partai Golkar meminta agar kader yang menjadi pengurus atau pejabat tidak melakukan tindakan pragmatis dan transaksional atas nama partai atau atas nama jabatan yang dipercayakan.
Sementara, pada poin tujuh ditegaskan, kader harus bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan jika terlibat kasus narkoba, korupsi atau tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang.
"Selain itu, Ketua Umum [Partai Golkar Airlangga Hartarto] telah memberikan penekanan, baik kepada kader Golkar yang saat ini duduk di eksekutif, legislatif, maupun yang akan mencalonkan diri di pilkada serentak," imbuh dia.
Bagi yang melanggar, ada tindakan tegas yang diberikan. Lodewijk mencontohkannya dengan pencopotan jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, belum lama ini.
"Kalau ada anasir [korupsi], kami akan melakukan tindakan tegas, sehingga Golkar bersih akan tercapai," katanya.
KPK sebelumnya menangkap Nyono di Stasiun Solo Balapan pada Sabtu (3/2) kemarin sekitar pukul 17.00 WIB. Dari tangan Nyono didapatkan uang yang diduga sisa pemberian dari Inna sebesar Rp25,55 juta. Selain itu didapatkan juga uang sebesar US$9.500.
Nyono diketahui kembali mencalonkan diri sebagai bupati Jombang. Meski demikian, dia telah menyatakan mundur sebagai bupati Jombang dan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Posisinya saat ini digantikan Ketua DPP Golkar Zainuddin Amali.
(arh)